JAKARTA. Presiden Joko Widodo diharapkan tidak membuat kesalahan lagi dengan menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Wakil Kepala Polri. Wacana penunjukan Budi sebagai Wakapolri bisa kembali menjadi kontroversi.

"Kalau dipilih jadi wakapolri itu blunder karena publik sudah kadung mengecam dan nggak suka dengan BG. Kalau diangkat sebagai wakapolri, jadi langkah mundur Polri," ujar Kepala Bidang Penelitian dan Kajian Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Muhammad Isnur di Jakarta, Minggu (22/2).

Isnur menilai wacana penunjukan Budi Gunawan sebagai Wakapolri sama saja membohongi publik. Karena itu, dia berharap agar Polri tidak menyodorkan nama Budi kepada Presiden Jokowi.

"Jangan buat kesalahan, blunder kembali. Jangan sampai terjebak di lubang yang sama untuk sekian kalinya. Hati-hati karena tantangan Badrodin Haiti sekarang adalah reformasi polri, dan memulihkan nama baik kepolisian," ucap Isnur.

Presiden Jokowi telah membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri. Presiden menganggap pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat.

Publik menolak Budi menjadi pemimpin Polri lantaran berstatus sebagai tersangka korupsi oleh KPK, meskipun belakangan penetapan tersangka itu dianggap tidak sah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Untuk menciptakan ketenangan dan memenuhi kebutuhan Polri terkait kepemimpinan definitif, Presiden memutuskan mengajukan calon baru Kapolri, yakni Komjen Badrodin Haiti yang kini menjabat Wakapolri.

Namun, setelah keputusan tersebut, beredar informasi yang menyebutkan Budi akan menjadi Wakapolri. Jika DPR menyetujui Badrodin sebagai Kapolri, maka jabatan Wakapolri akan kosong. (Sabrina Asril)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie