KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo diminta segera turun tangan untuk mengatasi tak juga tercapainya target swasembada sejumlah komoditas pangan. Kinerja dan langkah koordinasi yang lemah Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab produksi pangan dan pencapaian target swasembada, dinilai perlu dievaluasi

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo menilai, pemerintah tidak konsisten dalam mewujudkan swasembada pangan sebagaimana yang menjadi program Nawacita Presiden Jokowi.

Memasuki tahun ke 4 pemerintahan Jokowi-JK, target swasembada pangan belum juga terwujud, jika tak bisa dibilang masih sebatas wacana. Beberapa kali, importasi terpaksa masih jadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. 

“Swasembada sampai saat ini hanya mimpi bagaimana mau swasembada kalau kebutuhan pangan saja kita masih impor,” kata Haryo dalam keterangannya, Minggu (11/2)

Menurut politisi partai Gerindra tersebut, ada beberapa faktor yang membuat Indonesia belum juga mencapai swasembada. Salah satunya tidak adanya koordinasi antara Kementerian Pertanian dengan kementerian teknis lainnya.

Ia menyayangkan, sebagai negara yang sempat mendapatkan julukan lumbung beras Asia, Indonesia sekarang justru harus mengimpor pangan dari negara tetangga. “Koordinasi kebutuhan pangan Kementan dengan kementerian lain berantakan,” serunya.

Bambang menambahkan untuk memperbaiki koordinasi antar kementerian dibutuhkan campur tangan presiden. Presiden Jokowi seharusnya bisa bertindak tegas dengan memanggil Kementan untuk di evaluasi karena tidak hanya satu dua kebutuhan pangan yang dijanjikan swasembada bahkan ada 11 komoditi pangan yang seharusnya diwujudkan.

 “Presiden harus mengevaluasi kalau perlu menteri pertanian di ganti. Masalah gini saja tidak becus menyelesaikan,” tuturnya.

Ia mengatakan, seharusnya pemerintah mencontoh Belanda dalam mencukupi kebutuhan pangannya. Meski hanya memiliki luas lahan pertanian terbatas, nyatanya Belanda tidak memerlukan impor pangan.

Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Yeka Hendra Fatika menambahkan, meski kesalahan ada di kementerian pertanian, tapi tanggung jawab memang tetap ada pada presiden. Menurutnya, presiden dalam hal sini semestinya segera mengevaluasi kepemimpinan di Kementan. 

“Kalau begitu berarti selama ini kementan tidak betul betul valid dalam menyampaikan datanya ke presiden. Presiden harus segera mengambil keputusan. Kalau keputusan impor itu kan sebenarnya sudah mencerminkan bagaimana sebetulnya presiden sudah melihat ada masalah dari sisi produksi," tuturnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto