JAKARTA. Direktur Puspol sekaligus Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai bahwa presiden terpilih Joko Widodo tidak memiliki kapabilitas untuk menghabisi mafia. Selain karena skemanya yang tidak jelas, ditambah lagi mencuatnya nama Triharyo 'Hengki' Soesilo sebagai kandidat Menteri ESDM dan Darwin Silalahi yang akan mengisi posisi Dirut Pertamina. "Jokowi nampaknya tidak memiliki kapabilitas untuk menghabisi mafia. Skemanya tidak jelas, karena mafia migas itu tidak hanya di hulu, ada pengadaan, dan hilir. Lantaran banyaknya mafia, dapat dilihat kalau Jokowi-JK tidak akan mampu memerangi mafia. Itu yang pertama," kata Ubedillah akhir pekan ini.
Yang kedua menurutnya, ditambah dengan munculnya nama-nama seperti Darwin Silalahi, Hengky Soesilo, Kuntoro dan Raden Priyono itu menunjukan bahwa rezim ini bagian dari kepentingan asing dan tidak sensitif mengenai Integritas kabinetnya. "Ditambah dengan munculnya nama-nama bermasalah masa lalu dan pro akan kepentingan asing. Itu menunjukan bahwa rezim ini bagian dari kepentingan asing," katanya. Menurutnya, masih ada satu hari bagi Jokowi untuk merubah kabinetnya itu. "Saya pribadi juga masih menaruh harapan kepada pak jokowi untuk merombak kabinet yang tengah beredar saat ini meskipun nama-nama itu tidak disebut langsung oleh Jokowi" tambahnya. Dia juga meyakini, adanya skema yang sudah tersusun rapih dengan melihat nama-nama yang akan diposisikan untuk menduduki beberapa kursi kementerian yang diantaranya adalah, kementerian ESDM, Ekonomi serta Politik. Ubedilah menyatakan bahwa Jokowi masih memiliki waktu beberapa hari kedepan untuk merubahnya, jika hendak mewujudkan nawacitanya untuk melakukan perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Resistensi terhadap Raden Priyono dan Kuntoro banyak mendapatkan tanggapan elemen masyarakat. "Dari hulu hingga hilir pintu-pintu mafia migas dibuka oleh pejabat negeri ini sendiri, salah satunya oleh Raden Priyono," kata Koordinator Aksi Aliansi Muda Untuk Demokrasi (Almud), Agus Harta saat berorasi di depan rumah transisi Jokowi-JK, Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurutnya, jika Raden Priyono masuk dalam jajaran kabinet Jokowi-JK, maka Almud tidak akan pernah sudi. "Kami akan tetap mengganggu dan mendesak aparat hukum untuk menangkap Raden Priyono yang mark up berbagai proyek, mulai dari penyewaan kapal Joko Thole hingga perpindahan kantor BP Migas yang sekarang bernama SKK Migas di Wisma Mulia. Dan itu merugikan negara hingga triliunan rupiah," katanya.
