JAKARTA. Direktur Puspol sekaligus Pengamat politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun menilai bahwa presiden terpilih Joko Widodo tidak memiliki kapabilitas untuk menghabisi mafia. Selain karena skemanya yang tidak jelas, ditambah lagi mencuatnya nama Triharyo 'Hengki' Soesilo sebagai kandidat Menteri ESDM dan Darwin Silalahi yang akan mengisi posisi Dirut Pertamina. "Jokowi nampaknya tidak memiliki kapabilitas untuk menghabisi mafia. Skemanya tidak jelas, karena mafia migas itu tidak hanya di hulu, ada pengadaan, dan hilir. Lantaran banyaknya mafia, dapat dilihat kalau Jokowi-JK tidak akan mampu memerangi mafia. Itu yang pertama," kata Ubedillah akhir pekan ini.
Yang kedua menurutnya, ditambah dengan munculnya nama-nama seperti Darwin Silalahi, Hengky Soesilo, Kuntoro dan Raden Priyono itu menunjukan bahwa rezim ini bagian dari kepentingan asing dan tidak sensitif mengenai Integritas kabinetnya. "Ditambah dengan munculnya nama-nama bermasalah masa lalu dan pro akan kepentingan asing. Itu menunjukan bahwa rezim ini bagian dari kepentingan asing," katanya. Menurutnya, masih ada satu hari bagi Jokowi untuk merubah kabinetnya itu. "Saya pribadi juga masih menaruh harapan kepada pak jokowi untuk merombak kabinet yang tengah beredar saat ini meskipun nama-nama itu tidak disebut langsung oleh Jokowi" tambahnya. Dia juga meyakini, adanya skema yang sudah tersusun rapih dengan melihat nama-nama yang akan diposisikan untuk menduduki beberapa kursi kementerian yang diantaranya adalah, kementerian ESDM, Ekonomi serta Politik. Ubedilah menyatakan bahwa Jokowi masih memiliki waktu beberapa hari kedepan untuk merubahnya, jika hendak mewujudkan nawacitanya untuk melakukan perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Resistensi terhadap Raden Priyono dan Kuntoro banyak mendapatkan tanggapan elemen masyarakat. "Dari hulu hingga hilir pintu-pintu mafia migas dibuka oleh pejabat negeri ini sendiri, salah satunya oleh Raden Priyono," kata Koordinator Aksi Aliansi Muda Untuk Demokrasi (Almud), Agus Harta saat berorasi di depan rumah transisi Jokowi-JK, Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurutnya, jika Raden Priyono masuk dalam jajaran kabinet Jokowi-JK, maka Almud tidak akan pernah sudi. "Kami akan tetap mengganggu dan mendesak aparat hukum untuk menangkap Raden Priyono yang mark up berbagai proyek, mulai dari penyewaan kapal Joko Thole hingga perpindahan kantor BP Migas yang sekarang bernama SKK Migas di Wisma Mulia. Dan itu merugikan negara hingga triliunan rupiah," katanya.
Sedangkan mengenai Kuntoro , Lingkar Studi Perjuangan (LSP)memiliki beberapa catatan tersendiri terhadap sosok KM. Bagi LSP, KM jelas adalah tipe akademisi-birokrat yang disukai oleh AS, karena sangat manut kepada negara adikuasa tersebut. Buktinya adalah bagaimana pada 29 Agustus 2008 Kedubes AS mengeluarkan pernyataan resmi mengenai keterlibatan USAID mereview sebuah draft RUU Migas di Indonesia pada tahun 1999, masa KM menjadi menteri pertambangan. Disebutkan di pernyataan Kedutaan AS tersebut, pemerintah Indonesia bersama USAID telah menandatangani kerjasama Strategic Objective Grant Agreement (SOGA) yang berlaku untuk lima tahun sekaligus mengucurkan bantuan US$20 juta. Draft RUU Migas ini kemudian kita kenal sebagai UU Migas 2001 yang kelak banyak pasalnya dijudicial review berkali-kali karena melanggar konstitusi. Saat KM menjadi menteri, bangsa Indonesia pernah menjual kedaulatan politiknya untuk membuat perundangan di sektor migas hanya demi duit bantuan US$20 juta. "Jadi, jangan pernah Jokowi memilih seorang yang memiliki rekam jejak yang mencederai Trisakti semacam KM ini," katanya. (Wahyu Aji) Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Yudho Winarto
