JAKARTA. Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menganggap proyek pembangunan tol Trans-Sumatera tidak layak secara finansial. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun dipaksa untuk membiayai proyek tersebut. 

"Mengapa Bapak (Jokowi) justru memaksakan pembungunan jalan tol Trans-Sumatera itu? Karena proyek itu tidak layak secara finansial, Bapak memaksa BUMN untuk membangunnya," ujar Faisal dalam surat terbukanya kepada Presiden Jokowi yang ia tulis di blog pribadinya, seperti dikutip pada Selasa (19/1/2016). 

Awalnya kata Faisal, ia gembira lantaran Jokowi membatalkan rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda. Namun ia kaget Presiden meninjau proyek jalan tol Trans-Sumatera yang merupakan bagian dari proyek pembangunan Jembatan Selat Sunda. 

Menurut Faisal, kedua proyek tersebut tercantum dalam dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Indonesia (MP3EI). 

"Sadarkah Bapak bahwa proyek jalan tol Trans-Sumatera sepanjang lebh dari 2.000 km merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proyek Jembatan Selat Sunda?" tulis Faisal. 

Di surat tersebut, ia juga meminta Presiden untuk mengoreksi kebijakan proyek tol Trans-Sumatera. Menurut Faisal, proyek tersebut dibangun dengan pola pikir yang sesat. 

Tol Trans Sumatera menghubungkan Lampung hingga Aceh sepanjang 2.048 kilometer. Pembangunan diperkirakan membutuhkan dana hingga Rp 360 triliun. Sebagian dana tersebut menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diberikan pemerintah kepada BUMN. 

Adapun BUMN yang diserahi tugas membangun proyek itu yakni Jasa Marga, Hutama Karya, Wijaya Karya, dan Waskita Karya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dikky Setiawan