JAKARTA. Pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menantang presiden terpilih Joko 'Jokowi' Widodo untuk melaksanakan lelang jabatan menteri dalam kabinetnya. "Maukah Jokowi mencari menteri melalui uji publik? Seperti lelang jabatan yang dilakukan pada lurah dan camat di DKI Jakarta," tanya Emrus dalam diskusi bertajuk 'Membaca arah kabinet Jokowi-JK' di Cikini, Jakarta Pusat pada Minggu (28/9) siang. "Itu akan menjadi indikator bahwa kabinet Jokowi tidak hasil transaksional. Karena lewat lelang itu transparan dan terbuka, tidak kayak sekarang, tertutup," sambung Emrus. Namun, dia memprediksi, Jokowi-JK tidak akan melaksanakan lelang jabatan bagi para calon menteri dalam kabinet. Sebab, penggodokan nama menteri Jokowi-JK ditengarai sebagai bentuk praktik transaksi politik. Salah satu indikasinya adalah pembentukan kabinet dilaksanakan secara tertutup oleh kelompok tertentu. Penggodokan tersebut pun tidak melibatkan unsur publik. Misalnya, menyodorkan pilihan nama ke publik. "Tiba-tiba kita dapat angka 16 kementerian untuk parpol dan 18 kementerian untuk profesional. Ada indikasi kuat Jokowi menyusun kabinet secara transaksional," ujar dia. Sebelumnya, Joko Widodo-Jusuf Kalla memilih opsi 34 kementerian dengan tiga menteri koordinator. Dari jumlah itu, sebanyak 18 menteri diisi profesional murni dan 16 menteri diisi profesional partai politik. Adapun, posisi wakil menteri dihapus kecuali di kementerian luar negeri. ( Fabian Januarius Kuwado)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Jokowi ditantang lakukan lelang jabatan menteri
JAKARTA. Pengamat politik Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menantang presiden terpilih Joko 'Jokowi' Widodo untuk melaksanakan lelang jabatan menteri dalam kabinetnya. "Maukah Jokowi mencari menteri melalui uji publik? Seperti lelang jabatan yang dilakukan pada lurah dan camat di DKI Jakarta," tanya Emrus dalam diskusi bertajuk 'Membaca arah kabinet Jokowi-JK' di Cikini, Jakarta Pusat pada Minggu (28/9) siang. "Itu akan menjadi indikator bahwa kabinet Jokowi tidak hasil transaksional. Karena lewat lelang itu transparan dan terbuka, tidak kayak sekarang, tertutup," sambung Emrus. Namun, dia memprediksi, Jokowi-JK tidak akan melaksanakan lelang jabatan bagi para calon menteri dalam kabinet. Sebab, penggodokan nama menteri Jokowi-JK ditengarai sebagai bentuk praktik transaksi politik. Salah satu indikasinya adalah pembentukan kabinet dilaksanakan secara tertutup oleh kelompok tertentu. Penggodokan tersebut pun tidak melibatkan unsur publik. Misalnya, menyodorkan pilihan nama ke publik. "Tiba-tiba kita dapat angka 16 kementerian untuk parpol dan 18 kementerian untuk profesional. Ada indikasi kuat Jokowi menyusun kabinet secara transaksional," ujar dia. Sebelumnya, Joko Widodo-Jusuf Kalla memilih opsi 34 kementerian dengan tiga menteri koordinator. Dari jumlah itu, sebanyak 18 menteri diisi profesional murni dan 16 menteri diisi profesional partai politik. Adapun, posisi wakil menteri dihapus kecuali di kementerian luar negeri. ( Fabian Januarius Kuwado)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
