KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong pemerintah daerah (Pemda) untuk mengendalikan inflasi dengan menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok di pasar. 

Ia meminta Pemda bisa segera intervensi agar inflasi bahan pangan tidak semakin naik. Oleh karenanya, kepala daerah diminta untuk turun ke lapangan melakukan pengecekan stok dan harga bahan pokok (bapok) di pasaran.  

“Jaga pasokan, pantau harga, turun ke lapangan, saya cek ini karena saya selalu punya angka-angka. Untuk provinsi inflasinya 1,1% sampai 3,5% masih baik. kabupaten hati-hati 1,1% sampai 5,2% ini sudah sampai 5% sampai 4% ini hati-hati, kota 1,1% sampai 4,2% yang di atas 4 hati-hati,” kata Jokowi dalam Arahan kepada Pejabat Kepala Daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Senin (30/10).

Baca Juga: Enam Arahan Presiden Jokowi Kepada Para Penjabat Kepala Daerah

Selain itu, ia juga mendorong daerah mengalokasikan anggaran untuk stimulus ekonomi dan bantuan sosial kepada masyarakat. Menurutnya, pemberian bantuan tersebut  akan sangat membantu masyarakat. 

“Pemerintah kabupaten/kota memberikan 5 kg, rampung kalau bareng-bareng seperti itu, rakyat itu adem. Dan, saya titip, yang dibeli produk dalam negeri, utamanya (produk) UMKM kita,” lanjutnya. 

Para penjabat kepala daerah untuk tetap waspada terhadap dampak dari fenomena super el nino. Meski di beberapa daerah hujan telah turun, tetapi potensi kebakaran juga harus tetap diantisipasi. 

“(Kebakaran) masih kecil, segera selesaikan. Kalau kira-kira, diperkirakan tidak mampu menyelesaikan, segera sampaikan ke BNPB pusat. Hati-hati mengenai ini,” ujarnya. 

Selain itu untuk hal reformasi birokrasi, Ia menekankan pentingnya menyederhanakan prosedur dan tata kelola khususnya dalam hal pelayanan perizinan bagi investor. Hal tersebut dikarenakan investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. 

"Gimana kita mau bersaing kalau (mengurus) izin masih berbulan-bulan, ke meja ini, meja ini, meja ini? Seperti itu yang Bapak, Ibu gubernur, bupati, wali kota (harus) selesaikan karena investasi itu rebutan. Semua negara sekarang ini kan rebutan,” imbuh Presiden. 

Pada kesempatan tersebut, Presiden juga membahas terkait peran kepala daerah memasuki tahun politik 2024. Kepala Negara menegaskan agar para kepala daerah terus memberikan dukungan kepada KPUD dan Bawaslu tanpa melakukan intervensi apapun, serta memastikan netralitas ASN terjaga. 

Baca Juga: Intip Prospek Pergerakan Rupiah Jelang Pertemuan The Fed pada Awal November

“Saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat lho, hati-hati. Bapak, Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak, Ibu memihak atau enggak. Klik, sudah. Dan juga pastikan ASN itu netral,” tambahnya. 

Apabila terjadi pergolakan di masyarakat, Presiden meminta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Segera selesaikan kalau ada percikan-percikan yang berkaitan politik. Selesaikan dengan (segera),” katanya. 

Terakhir, Jokowi mendorong daerah untuk terus mendukung program prioritas pemerintah seperti penurunan kemiskinan ekstrem, pemberantasan stunting, dan hilirisasi industri.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi