Jokowi harus pilih orang yang militan jadi menteri



JAKARTA. Pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan, presiden terpilih Joko Widodo harus memilih sosok yang militan untuk menjadi menteri. Menteri yang militan dinilainya akan mampu berhadapan dengan kemungkinan penjegalan oleh parlemen terhadap program-program pemerintah.

"Untuk menghadapi gempuran di parlemen sebaiknya Jokowi lebih memilih menterinya yang militan. Jangan sampai menteri dapat diperas atau ditekan oleh anggota DPR," ujar Emrus, saat dihubungi, Selasa (14/10/2014) malam.

Sosok yang militan, lanjut Emrus, adalah mereka yang jujur dan sudah selesai dengan dirinya sehingga tidak ada lagi pencapaian untuk pemuasan diri. Emrus mengatakan, kriteria itu akan membuat oposisi takut "mengobok-obok" kabinet dan pemerintahan Jokowi.


Ia menekankan, selain militansi, Jokowi juga harus mengutamakan integritas dan rekam jejak sang calon menteri.

"Penentuan kabinet sebaiknya lebih mengutamakan integritas dan rekam jejak yang sangat terpuji. Tokoh semacam ini seperti Bung Anies Baswedan, Faisal Basri, dan Luhut Binsar Pandjaitan," kata Emrus.

Ia mencontohkan, Luhut Binsar Pandjaitan cocok didapuk sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM karena dianggap memiliki karir militer yang cemerlang dan keluar sebagai lulusan terbaik National Defence University. Emrus mengatakan, yang terpenting, Luhut tidak pernah tersangkut kasus hukum.

Ada pun Faisal Basri dinilainya tepat menjadi Menteri Koordinator Perekonomian karena dianggap mampu menggerakkan kekuatan dalam memberantas mafia Migas. Emrus menilai, Faisal cukup berani dan kapabel untuk menjalankan tugas tersebut.

Hingga saat ini, Jokowi belum menyebutkan secara terbuka siapa saja calon-calon menteri yang tengah diseleksinya. Ia mengatakan, saat ini tengah berlangsung proses penggodokan atas sejumlah nama yang diusulkan. Kabinet Jokowi-JK akan terdiri dari 33 menteri, dengan empat menteri koordinator. Dari 33 menteri, sebanyak 15 kursi akan diisi oleh calon dari partai politik. (Ambaranie Nadia Kemala Movanita)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie