JAKARTA. Restu Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekernoputri mencalonkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi calon presiden mengundang perbincangan di tengah masyarakat, tak terkecuali di pelaku usaha.

Baru 1,5 tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta, dunia usaha adaya merasakan perubahan yang mendasar terhadap kebijakan dan terobosan yang dilakukan dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang mengatakan, walaupun komunikasi dengan pelaku usaha masih minim, tapi aspirasi yang disampaikan cepat direspon dan ditindak lanjuti.

Bakti BCA Hadir Langsung Salurkan Bantuan Kemanusiaan Bagi Korban Bencana di Sumatra

"Misalnya seperti pembentukan badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang Peraturan Daerah (Perda)-nya sudah di ketok bulan Desember lalu, merupakan aspirasi yang diperjuangkan dari tiga tahun lalu agar pelayanan perizinan kepada dunia usaha lebih cepat,terukur dengan biaya yang pasti," katanya lewat siaran pers yang diterima KONTAN, Minggu (16/3).

Sarman berharap pada bulan April kantor PTSP ini sudah beroperasi dan dapat diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta.

Kemudian, dianggap kalangan pengusaha mampu menggenjot APBD DKI Jakarta secara fantastis, contohnya, tahun 2012 baru ada Rp 41 triliun, kemudian naik di 2013 menjadi Rp 49,9 triliun, dan tahun 2014 sudah mencapai Rp 72 triliun.

Kenaikan ini semua tidak luput dari kondusifnya iklim usah di DKI Jakarta karena hampir 60% sumber APBD DKI Jakarta dari pajak yang dipungut dunia usaha khususnya dari sektor pariwisata, jasa, dan perdagangan.

Selain itu, kelanjutan pembangunan infrastruktur megaproyek mass rapid transit (MRT), monorel dan kelanjutan pembangunan tanggul raksasa penghalau banjir giant sea wall (GSW) yang selama ini sempat tersendat dan sekarang sudah dilanjutkan menjadi sesuatu yang patut diapresiasi.

"Termasuk perhatian terhadap pedagang kaki lima (PKL) agar memiliki tempat yang layak sehingga penataan kota Jakarta sebagai kota dagang dan jasa akan lebih baik," ujarnya.

Sarman mengakui walaupun tidak semudah yang dibayangkan, namun kesediaan Jokowi turun ke lapangan dan berdialog dengan para PKL mendorong mereka untuk pindah dan berdagang ditempat yang lebih layak.

Ia menyatakan, tahun pertama Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta di tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Jakarta mencapai 6,11%, nilai ini di atas pertumbuhan ekonomi nasional, dimana pertumbuhan ini menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 18%.

Artinya kehadiran Jokowi dianggap mampu mempertahankan, melanjutkan dan bahkan membawa ekonomi Jakarta ke arah yang lebih baik walaupun usia pemerintahannya baru 1,5 tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News