KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Di tengah ketidakpastian dunia, perekonomian Indonesia di kuartal II 2022 masih bisa tumbuh dan termasuk tertinggi di antara negara-negara G20. Dana Moneter Internasional (IMF) pun sampai memberi pujian.

Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menyebut Indonesia sebagai titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia.

"Ini yang ngomong bukan kita lo ya, (tapi) Kristalina Managing Director-nya IMF. Titik terang di antara kesuraman ekonomi dunia. Akan bagus kalau banyak yang menyampaikan seperti itu sehingga trust, kepercayaan global kepada kita akan makin baik karena memang kita harus hati-hati," kata Jokowi saat membuka Trade Expo Indonesia, Rabu (19/10).

Dalam perbincangan telepon dengan Direktur Pelaksana IMF, Jokowi mendapatkan kabar bahwa saat ini ada 16 negara yang sudah menjadi pasien IMF, serta ada 28 negara lainnya sedang mengantre di depan pintu IMF.

Baca Juga: Ekonomi Global Kian Suram, Luhut Pastikan Indonesia Tidak Masuk 28 Daftar Pasien IMF

Oleh karena itu, Jokowi mengajak semua pihak untuk mensyukuri capaian ekonomi Indonesia yang masih tumbuh 5,44% di kuartal II tahun 2022.

"Saya masih meyakini di kuartal III ini kita juga masih tumbuh di atas 5%, atau di atas 5,4% karena angka-angka yang kita lihat neraca dagang kita bulan yang lalu masih surplus 5,7%, kredit tumbuh 10,7%, Indeks Kepercayaan Konsumen masih di angka 124,7," ungkapnya.

Meskipun semua indikator berada pada kondisi yang baik, Jokowi mengingatkan semua pihak untuk terus bekerja keras karena hal tersebut merupakan kunci utama dalam menghadapi kondisi sulit seperti sekarang. Untuk itu, Jokowi mendorong semua pihak untuk bekerja tidak hanya makro dan mikro saja, tetapi juga detail.

"Kerja sekarang memang harus lebih detail, dilihat satu per satu, dan dikejar, diselesaikan. Itulah kerja yang dilakukan oleh pemerintah saat ini. Enggak bisa lagi kita hanya kerja makro saja, bisa luput, bisa meleset," ucapnya.

Pasalnya, kerja detail itu juga diperlukan dalam mengatasi inflasi. Jika di negara lain inflasi hanya menjadi urusan bank sentralnya saja, maka di Indonesia inflasi harus diselesaikan dengan kolaborasi banyak pihak baik otoritas moneter, otoritas fiskal, hingga pemerintah daerah.

"Sebulan yang lalu saya sudah perintahkan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk ikut memakai APBD, menutup dari APBD ongkos transportasi dari produsen ke pasar, dari produsen ke konsumen. Dua-duanya bergerak bersama-sama, otoritas moneter bergerak, otoritas fiskal bergerak, kemudian daerah juga bergerak," jelasnya.

Baca Juga: Jokowi: IKN Kesempatan Emas yang Tak Akan Terulang Lagi Bagi Investor

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat