Jokowi Ingin Dukungan Pendanaan Iklim Bagi Negara Berkembang Bukan Berupa Utang



KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia telah meningkatkan target penurunan emisi sebesar 31,89% dengan kemampuan sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional.

Selain itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa, dukungan pendanaan iklim bagi negara berkembang harus konstruktif dan jauh dari kebijakan diskriminatif yang mengatasnamakan lingkungan.

Dimana, dukungan pendanaan dalam bentuk seperti utang, menurutnya hanya akan menjadi beban. Hal tersebut disampaikan dalam Sesi Kerja Mitra G7 yang membahas soal iklim, energi, dan lingkungan di Grand Prince Hotel Hiroshima, Jepang, pada Sabtu, 20 Mei 2023.


“Saya harus sampaikan, jujur negara berkembang ragu terhadap komitmen pendanaan negara maju yang hingga kini komitmen US$ 100 miliar per tahun masih belum terpenuhi,” kata Jokowi dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/5).

Baca Juga: Punya Hutan Tropis Cukup Besar, Indonesia-Brasil Bahas Kemitraan Bidang Kehutanan

Ia mendorong semua negara turut berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing dalam menghadapi ancaman perubahan iklim.

“Pendekatan lama harus ditinggalkan, burden shifting, propaganda. Bumi ini butuh aksi nyata, bukan talk the talk yang tidak berujung konkret,” ujarnya.

Indonesia juga mendorong semua negara untuk meningkatkan aksi konkret menghadapi ancaman perubahan iklim. Presiden Jokowi menyampaikan sejumlah aksi nyata yang telah dilakukan Indonesia dalam menghadapi ancaman tersebut.

Ia menyampaikan, laju deforestasi di Indonesia turun signifikan dan terendah selama 20 tahun terakhir. Kemudian rehabilitasi 600.000 hektare hutan mangrove ditargetkan selesai di 2024.

"Rehabilitasi 3 juta hektare lahan kritis, kebakaran hutan turun 88%, bangun 30.000 hektare kawasan industri hijau, dan dorong pengembangan ekosistem EV,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi