JAKARTA. Kementerian Perhubungan menyatakan, Presiden Joko Widodo telah menyetujui aturan taksi online atau taksi berbasis aplikasi yang dituangkan dalam revisi Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor tidak dalam Trayek.

Lampu hijau tersebut diberikan saat memanggil sejumlah menteri, antara lain; Budi Karya Sumadi, Menteri Perhubungan, Sri Mulyan, Menteri Keuangan, Luhut Pandjaitan, Menko Kemaritiman untuk merapatkan pengaturan taksi berbasis aplikasi di Istana, Jumat (31/3) ini.

Budi menyatakan, Presiden memberi beberapa syarat terkait pemberlakuan aturan tersebut. Syarat pertama, pemberian waktu transisi bagi para pengusaha angkutan berbasis aplikasi untuk menyesuaikan diri terhadap aturan tersebut.

Untuk syarat ini, Budi mengatakan, akan menjalankannya. Kementerian Perhubungan akan memberikan waktu tiga bulan terhitung mulai 1 April nanti bagi pengusaha taksi untuk mengikuti aturan pemerintah.

Syarat kedua, selama masa transisi itu, Presiden minta agar Kementerian Perhubungan membuat studi lagi mengenai penerapan tarif batas bawah dan juga pengaturan kuota. "Kuota akan dikaji lagi, jangan sampai nantinya kalau diberlakukan malah menimbulkan dampak pada terjadinya pungutan liar dalam penetapan kuota," katanya di Komplek Istana Negara, Jumat (31/3).

Selain masalah tersebut, Budi mengatakan, dalam pertemuan, Jokowi juga menyinggung soal kewajiban pajak bagi pengusaha taksi daring. Untuk masalah ini, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Keuangan dalam waktu tiga akan membuat kajian bersama.

Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan mengatakan, apapun hasil kajian yang dilakukan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perhubungan, dia menjamin bahwa kebijakan perpajakan yang akan diterapkan pemerintah bagi pengusaha taksi daring dengan konvensional nantinya akan adil. "Sinyal paling penting itu," katanya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto