KONTAN.CO.ID - SURABAYA. Presiden Joko Widodo menginstruksikan pembangunan sistem peringatan dini terpadu di daerah rawan bencana.

Peringatan dini tersebut harus berbasis pada rekomendasi akademisi dan pakar kebencanaan. Akademisi tersebut akan mengkaji dan menganalisis potensi bencana di suatu daerah.

"Sistem peringatan dini yang terpadu berbasis rekomendasi hasil kajian akademsisi dan pakar di daerah harus mulai dibangun," ujar Jokowi saat membuka rapat koordinasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sabtu (2/2).

Tidak hanya di daerah, Jokowi juga menginstruksikan pembangunan tersebut untuk nasional. BNPB diminta untuk mengkoordinasikan kementerian dan lembaga (K/L) terkait.

Perlu dilakukan penentuan titik untuk membangun peringatan dini tersebut. Selain itu, peringatan dini akan membantu evakuasi sehingga dapat meminimalisir dampak bencana.

"Supaya kita mampu memprediksi ancaman dan dapat mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana, jangan kalau ada bencana baru kita bekerja," terang Jokowi.

Selain peringatan dini, pembangunan rute evakuasi perlu dilakukan. Hal itu agar proses evakuasi dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Edukasi kebencanaan pun menjadi perhatian bagi Jokowi. Ia menegaskan hal tersebut perlu untuk dilakukan segera. "Tahun ini segera dimulai baik di masyarakat dan di sekolah," jelas Jokowi.

Asal tahu saja bencana di Indonesia terus meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode Januari 2019 kejadian bencana naik 57,1% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2018.

Selain itu korban meninggal dunia dan hilang naik 308,7% dan korban luka naik 186,5%. Disamping itu korban mengungsi dan terdampak turun 49,8% dan jumlah rumah rusak turun 59,7%.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi