KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar proses perizinan investasi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak berbelit-belit. Jokowi menyampaikan hal ini saat memberikan pengarahan kepada para direktur utama BUMN, di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (14/10).

“Jangan sampai yang namanya BUMN itu seperti birokrasi, ruwetnya,” kata Jokowi, dikutip dari siaran Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu (16/10).

Jokowi mencontohkan soal izin untuk membuat pembangkit listrik di Indonesia yang sangat banyak. Dia menuturkan, untuk membangun pembangkit listrik setidaknya dibutuhkan 259 izin.

“Meskipun namanya beda-beda. Ada izin, ada rekomendasi, ada surat pernyataan, sama saja itu izin, dan itu jumlahnya 259. Kalau dibawa koper mungkin 10 koper ada,” ujar dia.

Baca Juga: Ini sederet tantangan investor institusi dalam meningkatkan investasi di pasar modal

Hal ini membuat waktu yang diperlukan untuk mencari izin memakan waktu bertahun-tahun. Bahkan, Jokowi mengaku pernah menerima keluhan bahwa dibutuhkan waktu tujuh tahun untuk mendapatkan izin terkait pembangkit listrik.

Dia pun meminta birokrasi di BUMN dipangkas. “Seperti ini yang harus dipangkas, enggak boleh jadi PLN sampai bertele-tele seperti itu, enggak bisa lagi,” tegas dia.

Jokowi menekankan, tidak akan ada pihak mau melakukan investasi dengan BUMN apabila memiliki birokrasi yang berbelit-belit. “Siapa mau investasi kalau berbelit-belit seperti itu, sudah di kementeriannya berbelit-belit, di daerahnya berbelit, masuk BUMN-nya berbelit-belit lagi. Lari semua,” pungkas dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Jokowi Ingatkan Izin Investasi di BUMN Jangan Berbelit-belit. Penulis: Rahel Narda Chaterine Editor: Kristian Erdianto

Baca Juga: Pemerintah siapkan suntikan modal ke BUMN tahun depan sebesar Rp 58,88 triliun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati