JAKARTA. Presiden terpilih Joko Widodo berencana akan mengajukan tambahan anggaran baru. Dolfie OFP, anggota Komisi IX dan Badan Anggaran dari Fraksi PDIP mengatakan besaran tambahan anggaran yang akan diajukan Jokowi tersebut mencapai Rp 300 triliun. Dolfie mengatakan, tambahan anggaran sebesar Rp 300 triliun tersebut rencananya akan digunakan untuk beberapa peruntukan. Peruntukan pertama, untuk membangun infrastruktur kerakyatan, seperti; memodernisasi pasar, meningkatkan kualitas rumah sakit dan puskemas dan infrastruktur pertanian untuk mempercepat kedaulatan pangan. Selain itu, tambahan anggaran tersebut juga diajukan untuk melaksanakan program kesejahteraan rakyat prioritas Jokowi- JK. “Salah satunya, untuk menambah anggaran untuk program BPJS Kesehatan, rencananya anggaran Penerima Bantuan Iuran BPJS akan ditambah,” kata Dolfie Selasa (23/9). Dolfie mengatakan, rencananya tambahan anggaran baru tersebut akan diajukan oleh Jokowi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Pilihan waktu pengajuan tambahan anggaran tersebut dilakukan dengan beberapa pertimbangan, salah satunya, perbedaan struktur kementerian lembaga pada era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan struktur kementerian lembaga pada masa Jokowi. “Dalam RAPBN 2015 ini kementeriannya masih yang lama sementara Jokowi- JK ada penajaman ada dengan beberapa kementerian mendapatkan tugas khusus, itu tidak mungkin menggunakan struktur APBN sekarang,” katanya. Sebagai catatan, APBN tahun 2015 yang diajukan oleh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)memang masih bersifat baseline atau dasar saja. Dedy Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mengatakan bahwa khusus untuk anggaran di sektor infrastruktur saja, RAPBN yang diajukan oleh pemerintahan Presiden SBY belum mengakomodir semua kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh Jokowi untuk membangun proyek infrastruktur prioritasnya. Dedy mengatakan, ada kekurangan anggaran infrastruktur sebesar Rp 91, 9 triliun yang harus ditutup oleh Jokowi- JK untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan visi misi mereka. Anggaran tersebut salah satunya digunakan untuk memenuhi target perumahan layak huni. Dedy mengatakan, pagu anggaran yang disediakan dalam RAPBN 2015 untuk memenuhi target tersebut baru mencapai Rp 4,6 triliun. Sementara itu, total kebutuhan anggaran ideal yang diperlukan untuk mencapai visi misi tersebut mencapai Rp 12 triliun. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Jokowi-Jk ajukan tambahan anggaran Rp 300 triliun
JAKARTA. Presiden terpilih Joko Widodo berencana akan mengajukan tambahan anggaran baru. Dolfie OFP, anggota Komisi IX dan Badan Anggaran dari Fraksi PDIP mengatakan besaran tambahan anggaran yang akan diajukan Jokowi tersebut mencapai Rp 300 triliun. Dolfie mengatakan, tambahan anggaran sebesar Rp 300 triliun tersebut rencananya akan digunakan untuk beberapa peruntukan. Peruntukan pertama, untuk membangun infrastruktur kerakyatan, seperti; memodernisasi pasar, meningkatkan kualitas rumah sakit dan puskemas dan infrastruktur pertanian untuk mempercepat kedaulatan pangan. Selain itu, tambahan anggaran tersebut juga diajukan untuk melaksanakan program kesejahteraan rakyat prioritas Jokowi- JK. “Salah satunya, untuk menambah anggaran untuk program BPJS Kesehatan, rencananya anggaran Penerima Bantuan Iuran BPJS akan ditambah,” kata Dolfie Selasa (23/9). Dolfie mengatakan, rencananya tambahan anggaran baru tersebut akan diajukan oleh Jokowi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. Pilihan waktu pengajuan tambahan anggaran tersebut dilakukan dengan beberapa pertimbangan, salah satunya, perbedaan struktur kementerian lembaga pada era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan struktur kementerian lembaga pada masa Jokowi. “Dalam RAPBN 2015 ini kementeriannya masih yang lama sementara Jokowi- JK ada penajaman ada dengan beberapa kementerian mendapatkan tugas khusus, itu tidak mungkin menggunakan struktur APBN sekarang,” katanya. Sebagai catatan, APBN tahun 2015 yang diajukan oleh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)memang masih bersifat baseline atau dasar saja. Dedy Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), mengatakan bahwa khusus untuk anggaran di sektor infrastruktur saja, RAPBN yang diajukan oleh pemerintahan Presiden SBY belum mengakomodir semua kebutuhan anggaran yang diperlukan oleh Jokowi untuk membangun proyek infrastruktur prioritasnya. Dedy mengatakan, ada kekurangan anggaran infrastruktur sebesar Rp 91, 9 triliun yang harus ditutup oleh Jokowi- JK untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur sesuai dengan visi misi mereka. Anggaran tersebut salah satunya digunakan untuk memenuhi target perumahan layak huni. Dedy mengatakan, pagu anggaran yang disediakan dalam RAPBN 2015 untuk memenuhi target tersebut baru mencapai Rp 4,6 triliun. Sementara itu, total kebutuhan anggaran ideal yang diperlukan untuk mencapai visi misi tersebut mencapai Rp 12 triliun. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
