JAKARTA. Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla telah memberikan sejumlah opsi postur kabinet kepada presiden terpilih Joko Widodo. Namun, opsi yang dianggap paling mungkin diterapkan adalah dengan tetap mempertahankan 34 kementerian. Dengan mempertahankan postur yang sudah ada, Tim Transisi menilai pemerintahan Jokowi dan JK bisa langsung bekerja. "Mempertahankan status quo seperti sekarang mungkin tidak ideal, tapi mengubah kementerian bukan proses yang gampang, butuh lebih dari satu tahun sampai kementerian bisa bekerja efektif. Dengan keadaan yang begitu mendesak, lalu para menteri harus sibuk dengan urusan internal tidak wise juga, sehingga mungkin kami tetap pertahankan opsi ketiga," ujar Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Eko Sanjoyo, dalam diskusi Minggu (14/9). Eko mengatakan, dengan mempertahankan 34 kementerian itu, pada saat para menteri dilantik, program-program bisa langsung dikerjakan kementerian. Untuk komposisi kabinet pemerintahan Jokowi-JK, Eko menjabarkan posisi tiga menteri koordinator akan tetap dipertahankan karena posisi Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Menteri Koordinator Kesejahteraan sudah diatur dalam undang-undang. Namun, untuk memperkuat keberadaan posisi tiga kementerian koordinator itu, Jokowi akan mewajibkan para menteri agar membuat keputusan melalui persetujuan para menko terlebih dulu.
Jokowi-JK cenderung pertahankan 34 kementerian
JAKARTA. Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla telah memberikan sejumlah opsi postur kabinet kepada presiden terpilih Joko Widodo. Namun, opsi yang dianggap paling mungkin diterapkan adalah dengan tetap mempertahankan 34 kementerian. Dengan mempertahankan postur yang sudah ada, Tim Transisi menilai pemerintahan Jokowi dan JK bisa langsung bekerja. "Mempertahankan status quo seperti sekarang mungkin tidak ideal, tapi mengubah kementerian bukan proses yang gampang, butuh lebih dari satu tahun sampai kementerian bisa bekerja efektif. Dengan keadaan yang begitu mendesak, lalu para menteri harus sibuk dengan urusan internal tidak wise juga, sehingga mungkin kami tetap pertahankan opsi ketiga," ujar Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Eko Sanjoyo, dalam diskusi Minggu (14/9). Eko mengatakan, dengan mempertahankan 34 kementerian itu, pada saat para menteri dilantik, program-program bisa langsung dikerjakan kementerian. Untuk komposisi kabinet pemerintahan Jokowi-JK, Eko menjabarkan posisi tiga menteri koordinator akan tetap dipertahankan karena posisi Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, serta Menteri Koordinator Kesejahteraan sudah diatur dalam undang-undang. Namun, untuk memperkuat keberadaan posisi tiga kementerian koordinator itu, Jokowi akan mewajibkan para menteri agar membuat keputusan melalui persetujuan para menko terlebih dulu.