JAKARTA. Calon presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menyiapkan 1,13 juta orang saksi yang akan bertugas secara resmi untuk mengawal proses pemungutan suara hingga perhitungan suara dan pemilihan presiden Juli mendatang. Selain saksi resmi yang akan disebar di seluruh tempat pemungutan suara, Jokowi-Kalla menyiapkan sekitar 2,4 juta saksi luar yang akan berjaga di luar tempat pemungutan suara.

"Kita fokus bahwa saksi kita harus kuat karena kemenangan ditentukan di TPS (tempat pemungutan suara), dan kalau kemenangan ditentukan di TPS, maka saksi jadi faktor kunci," kata anggota tim pemenangan Jokowi-Kalla, Djarot Saiful Hidayat, Minggu (29/6), di Jakarta.

Menurut Djarot, saksi dalam atau saksi resmi yang bertugas di dalam TPS telah melalui proses seleksi dan pelatihan. Para saksi tersebut sudah pernah menjadi saksi dalam pemilihan legislatif atau pemilihan kepala daerah beberapa waktu lalu. Para saksi ini berasal dari partai-partai pendukung Jokowi-Kalla yang dipimpin kader PDI-Perjuangan. Adapun saksi luar terdiri dari relawan serta seluruh kader partai pendukung.

"Dengan komposisi, kalau yang kuat di daerah itu PDI-P, ya dari PDI-P saksi-saksinya," ujar Djarot.

Dia berharap para saksi yang sudah dipersiapkan ini dapat mengantisipasi kecurangan baik sebelum masa pencoblosan, saat pencoblosan, dan setelah pencoblosan. Ketua DPP PDI-P tersebut berharap saksi bisa menjadi motor penggerak pemilih yang tugasnya menetralisasi kampanye-kampanye hitam.

"Apalagi hari pertama bulan puasa, tidak boleh melawan dengan kampanye busuk," kata dia.

Para saksi juga diharapkan dapat mengantisipasi kemungkinan munculnya politik uang dan menyadarkan masyarakat agar menggunakan hak pilihnya secara baik dan benar. Hal ini dilakukan agar pemilu dapat terlaksana secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (luber).

"Kita ingin membantu agar pilpres berjalan luber, jurdil (jujur dan adil), kredibel. Kami yakin pemimpin yang berasal dari rakyat mampu meraih dukungan," kata Djarot.

Tim Jokowi-Kalla meminta para saksi mewaspadai masalah-masalah yang perlu diwaspadai, terutama terkait daftar pemilih tetap (DPT). Menurut Djarot, ada indikasi kenaikan jumlah pemilih signifikan di beberapa provinsi dan ada beberapa provinsi yang jumlah pemilihnya justru turun.

Selain itu, ada pula isu lain yang perlu diantisipasi berkaitan dengan kontrol atas pengadaan, distribusi, dan pemakaian logistik pemilu yang sangat lemah. "Lalu pelanggaran administrasi, pidana, dan kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu bermunculan sehingga menguatkan dugaan ketidaknetralan penyelenggara pemilu," ujar anggota tim pemenangan Jokowi-Kalla, Arif Wibowo. (Icha Rastika)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan