JAKARTA. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengatakan, pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo tidak bisa menggantungkan pembiayaan visi dan misinya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, anggaran negara saat ini saja sudah defisit. "Sampai 5 tahun ke depan, tahun 2019, saya yakin tidak akan mungkin melaksanakan visi dan misi beliau (Jokowi) kalau pakai APBN. APBN bukan sumber utama melaksanakan visi dan misi," kata Said dalam diskusi publik dan pameran IPTEK "Indonesia Menjawab Tantangan Masa Depan" di Tugu Proklamasi, Sabtu (6/9). Menurut Said, pada saat menyeleksi calon menteri, Jokowi-JK ada baiknya mengatakan, kepada calon menteri bahwa proyek-proyek di kemeteriannya tidak dibiayai APBN. Ini agar para menteri di kabinetnya pun tidak bergantung pada APBN. "Katakan pada calon menteri perhubungan tidak ada APBN. Tidak ada APBN untuk bandara, pelabuhan," jelas Said. Selain itu, kabinet Jokowi-JK nantinya juga harus menghilangkan jiwa proyek di dalam dirinya. Menurut Said, proyek kementerian pada dasarnya dapat diserahkan kepada BUMN untuk dikerjakan. "BUMN dihalangi melakukan sesuatu supaya ada proyek. ASDP minta izin untuk kapal tidak pernah dikasih izin supaya ada proyek pengadaan kapal. Kalau ada kereta api yang rusak bukan karena PT KAI tidak mampu, tapi tidak boleh kecuali proyek Kemenhub. Jiwa proyek harus dihilangkan," papar Said. (Sakina Rakhma Diah Setiawan)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Jokowi-JK tak boleh bergantung pada APBN
JAKARTA. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Said Didu mengatakan, pemerintahan presiden terpilih Joko Widodo tidak bisa menggantungkan pembiayaan visi dan misinya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, anggaran negara saat ini saja sudah defisit. "Sampai 5 tahun ke depan, tahun 2019, saya yakin tidak akan mungkin melaksanakan visi dan misi beliau (Jokowi) kalau pakai APBN. APBN bukan sumber utama melaksanakan visi dan misi," kata Said dalam diskusi publik dan pameran IPTEK "Indonesia Menjawab Tantangan Masa Depan" di Tugu Proklamasi, Sabtu (6/9). Menurut Said, pada saat menyeleksi calon menteri, Jokowi-JK ada baiknya mengatakan, kepada calon menteri bahwa proyek-proyek di kemeteriannya tidak dibiayai APBN. Ini agar para menteri di kabinetnya pun tidak bergantung pada APBN. "Katakan pada calon menteri perhubungan tidak ada APBN. Tidak ada APBN untuk bandara, pelabuhan," jelas Said. Selain itu, kabinet Jokowi-JK nantinya juga harus menghilangkan jiwa proyek di dalam dirinya. Menurut Said, proyek kementerian pada dasarnya dapat diserahkan kepada BUMN untuk dikerjakan. "BUMN dihalangi melakukan sesuatu supaya ada proyek. ASDP minta izin untuk kapal tidak pernah dikasih izin supaya ada proyek pengadaan kapal. Kalau ada kereta api yang rusak bukan karena PT KAI tidak mampu, tapi tidak boleh kecuali proyek Kemenhub. Jiwa proyek harus dihilangkan," papar Said. (Sakina Rakhma Diah Setiawan)Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
