KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada menterinya untuk menjual atau menggabungkan anak, cucu BUMN. Perintah tersebut dia berikan karena jumlah anak cucu BUMN sekarang ini sudah terlalu banyak.

Berdasarkan hitungannya, saat ini jumlah BUMN mencapai 118 BUMN. Sementara itu, anak dan cucu BUMN jumlahnya mencapai 800.

Selain banyak, Jokowi bilang, BUMN juga mulai menyentuh bisnis yang harusnya dilakukan pelaku usaha mikro, kecil, menengah. "Ada yang mengurusi katering, ada yang mengurusi baju, masak BUMN kerjaannya seperti itu," katanya, Selasa (3/10).

Dominasi peran BUMN dalam kegiatan ekonomi di dalam negeri kembali mendapat kritikan. Beberapa waktu lalu kritikan malah datang dari Luhut Pandjaitan yang notabenenya, Menko Kemaritiman.

Luhut bilang, sekarang, BUMN berikut anak sampai cucunya sudah 700. Jumlah tersebut kata Luhut tidak sehat bagi kegiatan ekonomi di dalam negeri.

Apalagi kata Luhut, anak cucu BUMN tersebut ada yang sampai merambah bisnis parkir. "Ini saya bilang ke presiden tidak sehat, masa parkir saja, BUMN sampai ikut urus, harusnya diberikan ke sektor swasta," katanya, Selasa (26/9).?

Sebelum Luhut, kritik juga datang dari, Bank Dunia melalui Jim Yong Kim, presidennya mengkritik dominasi peran BUMN dalam kegiatan ekonomi di dalam negeri yang mengalahkan swasta. Kritik tersebut dia berikan terkait dominasi peran BUMN dalam pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan Pemerintahan Presiden Jokowi.

Kim mengatakan, dominasi tersebut dikhawatirkan akan mengurangi minat swasta dalam membangun infrastruktur di Indonesia. Dia karena itu meminta pemerintah Indonesia untuk mereview dan mereformasi peran BUMN tersebut.

Selain Bank Dunia, kritik terhadap BUMN juga disampaikan kalangan dunia usaha. Bahlil Lahadalia, Ketua Umum HIPMI saat bertemu khusus dengan Presiden Jokowi pada 5 September lalu juga mempermasalahkan dominasi peran BUMN.

"Sekarang BUMN itu dari anak, cucu, mamaknya, neneknya mengerjakan semua, padahal BUMN itu harusnya mengerjakan pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan anak negeri. Ini yang kecil- kecil BUMN juga mau, bagaimana," katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto