JAKARTA. Presiden Joko Widodo ingin agar kasus korupsi pengadaan e-KTP diproses secara benar. Pasalnya, kasus tersebut telah merugikan keuangan negara sampai triliunan rupiah.Bukan hanya itu saja, kasus tersebut telah membuat pelaksanaan program perbaikan data kependudukan dengan e-KTP juga terhambat."Sebenarnya, kalau sistemnya dibangun dengan benar selesai semua, banyak masalah selesai, misal urusan paspor tanpa fotokopi KTP, SIM, perbankan, perpajakan maupun pemilihan kepala daerah," katanya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Bey Machmudin, Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Sabtu (11/3).
Jokowi: Kasus korupsi e-KTP diproses secara benar
JAKARTA. Presiden Joko Widodo ingin agar kasus korupsi pengadaan e-KTP diproses secara benar. Pasalnya, kasus tersebut telah merugikan keuangan negara sampai triliunan rupiah.Bukan hanya itu saja, kasus tersebut telah membuat pelaksanaan program perbaikan data kependudukan dengan e-KTP juga terhambat."Sebenarnya, kalau sistemnya dibangun dengan benar selesai semua, banyak masalah selesai, misal urusan paspor tanpa fotokopi KTP, SIM, perbankan, perpajakan maupun pemilihan kepala daerah," katanya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Bey Machmudin, Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Sabtu (11/3).
