JAKARTA. Presiden Joko Widodo sore ini, Senin (18/1) menggelar rapat koordinasi nasional, pencegahan kebakaran hutan dan lahan tahun 2016. Dalam rapat tersebut hadir sejumlah pihak yang terkait mulai dari Menteri, Polri, Kejaksaan, Panglima TNI, hinggga Kepala Daerah dan aparat keamanan di daerah.

Dalam pengarahannya, Jokowi menegaskan, kebakaran hutan dan lahan gambut tidak boleh terjadi di tahun 2016. Oleh sebab itu, semua pihak harus sigap dalam menangani potensi kebakaran hutan dan lahan gambut.

Sebab, berkaca pada tahun 2015 lalu, akibat kurang sigapnya aparat di daerah serta kemarau panjang dan fenomena elnino, kebakaran hutan dan lahan gambut tidak bisa dihindarkan. Bahkan, dampaknya telah melumpuhkan aktivitas ekonomi di daerah yang terdampak.

Hasil Studi Sebut PNM Mekaar Asah Kepemimpinan Perempuan Akar Rumput

Jokowi mencatat, dampak kebakaran hutan dan kabut asap tebal yang ditimbulkannya pertumbuhan ekonomi terkoreksi hingga 0,2% pada tahun 2015. "Tahun 2015 mengajarkan kita, betapa kita pontang-panting, jungkir balik," kata Jokowi, Senin (18/1).

Sebagai catatan, target pertumbuhan ekonomi tahun 2015 dalam APBN-P sebetulnya mencapai 5,7%. Namun karena situasi target tersebut direvisi menjadi hanya maksimal 5,1%. Belakangan, hingga kuartal III-2015 pertummbuhan ekonomi nasional hanya sekitar 4,7%.

Oleh sebab itu, Jokowi akan memberikan sistem reward and pusishment bagi siapapun terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan mendatang. Bagi daerah atau pihak yang berhasil berhasil menyelesaikan masalah kebakaran sedini mungkin akan diberikan reward berupa kenaikan jabatan.

Sebaliknya, jika di suatu daerah api membesar, maka pejabat keamanan yang ada di daerah akan dicopot. Oleh karena itu, Koramil, Polsek, harus siap menjangkau potensi kebakaran. DI backup oleh Kepala Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News