KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan, pemerintah akan mengembangkan kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) menjadi industri petrokimia nasional yang menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan produk Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pernyataan ini dilontarkan saat Presiden meninjau kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kecamatan Jeno, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dalam kunjungan kerjanya pada Sabtu, 21 Desember 2019.

"Kilang TPPI Trans Pacific Petrochemical Indotama ini adalah merupakan salah satu kilang yang terbesar di negara kita, yang dapat menghasilkan produk aromatik, baik para-xylene, ortho-xylene, bensin, toluene, heavy aromatic, dan juga penghasil BBM, premium, pertamax, elpiji, solar, kerosene, ini bisa untuk semuanya," kata Jokowi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (21/12).

Sebab itu, Jokowi menginstruksikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama untuk segera menyelesaikan kilang tersebut. Terlebih, Jokowi mengatakan, ia telah cukup lama menunggu penyelesaian kilang tersebut.

Baca Juga: TubanPetro menyepakati perjanjian pembelian saham dengan Pertamina

"Oleh sebab itu, tadi saya sampaikan kepada Menteri BUMN, Dirut Pertamina, dan Komut Pertamina agar tidak lebih dari tiga tahun, harus rampung semuanya. Mintanya tadi empat tahun, 3 tahun harus rampung semuanya. Entah itu dengan kerjasama, entah itu dengan kekuatan sendiri. Saya kira ada pilihan-pilihan yang bisa diputuskan segera. Tapi saya minta nanti di bulan Januari sudah ada kejelasan mengenai ini karena ini saya tunggu sudah lima tahun," jelas dia.

Kilang TPPI sudah dibangun sejak lebih dari dua dekade lalu, namun kemudian tersendat karena beberapa masalah. Setelah TPPI diakuisisi, PT Pertamina (Persero) akan membangun TPPI menjadi pabrik petrokimia terpadu.

Jokowi mengatakan, apabila telah berproduksi secara penuh, TPPI memiliki potensi yang bisa menghemat devisa hingga US$ 4,9 miliar atau sekitar Rp 56 triliun.

"Ini merupakan substitusi. Karena setiap tahun kita impor, impor, impor. Padahal kita bisa buat sendiri, tapi tidak kita lakukan," ucap dia.

Editor: Herlina Kartika Dewi