JAKARTA. Bursa kandidat menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), berubah total. Penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap rekam jejak para kandidat menteri yang membuat peta kandidat harus ditata ulang. Kabar yang santer beredar, sekitar 15 nama kandidat memiliki jejak dugaan korupsi, minimal tersenggol. Dan kabarnya, mayoritas yang masuk daftar merah calon menteri versi KPK, alias terindikasi terlibat kasus korupsi tersebut adalah kandidat menteri yang disorongkan oleh PDI Perjuangan dan Megawati. Itulah yang membuat Jokowi perlu mengocok ulang formasi calon kabinetnya. Jokowi tidak menampik bahwa rekomendasi KPK dan PPATK membuatnya harus mengubah komposisi calon menteri. "Mestinya dievaluasi, kalau tidak apa gunanya KPK dan PPATK," tandasnya, Selasa (21/10). Sayang, dia enggan mengungkapkan kandidat yang lolos saringan KPK dan PPATK, maupun yang lolos dari seleksi tersebut.
Jokowi kocok ulang calon menteri
JAKARTA. Bursa kandidat menteri kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK), berubah total. Penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap rekam jejak para kandidat menteri yang membuat peta kandidat harus ditata ulang. Kabar yang santer beredar, sekitar 15 nama kandidat memiliki jejak dugaan korupsi, minimal tersenggol. Dan kabarnya, mayoritas yang masuk daftar merah calon menteri versi KPK, alias terindikasi terlibat kasus korupsi tersebut adalah kandidat menteri yang disorongkan oleh PDI Perjuangan dan Megawati. Itulah yang membuat Jokowi perlu mengocok ulang formasi calon kabinetnya. Jokowi tidak menampik bahwa rekomendasi KPK dan PPATK membuatnya harus mengubah komposisi calon menteri. "Mestinya dievaluasi, kalau tidak apa gunanya KPK dan PPATK," tandasnya, Selasa (21/10). Sayang, dia enggan mengungkapkan kandidat yang lolos saringan KPK dan PPATK, maupun yang lolos dari seleksi tersebut.