Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, penegakan hukum sampai saat ini masih belum sesuai dengan harapannya. Jokowi masih mendengar keluhan dari para kepala daerah menggenai serampangannya penegakan hukum, salah satunya berkaitan dengan pemidanaan kebijakan diskresi yang diambil pemerintah daerah. Jokowi tidak ingin permasalahan tersebut berlarut- larut dan mengganggu upaya perbaikan pembangunan dan iklim investasi. Atas dasar itulah, Selasa (19/7) ini dia mengumpulkan kapolda dan kepala kejaksaan tinggi seluruh Indonesia. Dia memberikan beberapa instruksi perbaikan penegakan hukum kepada para kapolda dan kajati tersebut. Instruksi pertama, melarang pemidanaan kebijakan diskresi yang diambil oleh kepala daerah. "Jangan dipidanakan," katanya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Mahmuddin Selasa (19/7).
Jokowi lindungi kepala daerah dari jeratan hukum
Jakarta. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, penegakan hukum sampai saat ini masih belum sesuai dengan harapannya. Jokowi masih mendengar keluhan dari para kepala daerah menggenai serampangannya penegakan hukum, salah satunya berkaitan dengan pemidanaan kebijakan diskresi yang diambil pemerintah daerah. Jokowi tidak ingin permasalahan tersebut berlarut- larut dan mengganggu upaya perbaikan pembangunan dan iklim investasi. Atas dasar itulah, Selasa (19/7) ini dia mengumpulkan kapolda dan kepala kejaksaan tinggi seluruh Indonesia. Dia memberikan beberapa instruksi perbaikan penegakan hukum kepada para kapolda dan kajati tersebut. Instruksi pertama, melarang pemidanaan kebijakan diskresi yang diambil oleh kepala daerah. "Jangan dipidanakan," katanya dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden, Bey Mahmuddin Selasa (19/7).