JAKARTA. Presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla  sudah membentuk 16 kelompok kerja pembuat kebijakan melalui tim transisi. Pokja tersebut bertugas menyusun sejumlah kebijakan untuk lima tahun mendatang.

Dalam melaksanakan tugasnya, anggota pokja-pokja tersebut tidak hanya bekerja 'di balik meja' atau di dalam kantor untuk menyusun suatu kebijakan berdasarkan akar masalah. Mereka bersama Jokowi juga akan turun ke lapangan atau blusukan ke sumber masalah.

"Kami bahas hari ini soal blusukan tematik. Sampai pelantikan, kami usulkan agar misalnya kalau ada Pokja Jalan, nanti akan dilihat jalan rusak. Kenapa jalannya rusak terus? Kalau Pokja KIP (Kartu Indonesia Pintar), kami cari lokasi di mana anak-anak harus jalan 2 kilometer untuk ke sekolah, apa masalahnya?" ujar Deputi Tim Transisi, Andi Widjojanto, di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jalan Situbondo nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/8).

"Jadi, masalah riil harus diselesaikan. Jokowi dan pokja berangkat bersama," imbuhnya.

Andi merasa yakin aksi blusukan Jokowi terkait kepentingannya selaku capres terpilih tersebut tidak akan mengganggu tugas dan kewajiban utama Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebab, blusukan tersebut dilakukan seusai Jokowi bertugas sebagai gubernur dan pada hari libur.

"Bisa. Itu jagonya Jokowi untuk membagi waktu. Kalau dekat, bisa sore atau malam. Kalau tidak dekat, misalnya di luar pulau Jawa, maka akan memaksimalkan waktu weekend (akhir pekan)," katanya.

Menurut Andi, untuk memperlancar aksi blusukan Jokowi kali ini, maka sudah disiapkan dua Satuan Tugas (satgas) yang bertugas menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan blusukan itu. "(Satgas dipimpin) Prananda Prabowo dan Wahyu Sakti Trenggono," ujarnya. (Abdul Qodir)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia