KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi misi utama yang diusung oleh pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi) Maruf Amin. Misi tersebut tecermin dalam rancangan kebijakan subsidi yang sedang dipersiapkan pasangan tersebut, untuk membangun pemerintahan selanjutnya. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Amin, Johnny G. Plate menjelaskan, fokus pengalokasian anggaran, tak terkecuali subsidi memang akan diarahkan untuk pembangunan SDM.
Fokus kami sudah maju ke SDM untuk meningkatkan daya saing secara global. Kualitas belanja subsidi dalam APBN akan kami pastikan tertuju pada yang sifatnya produktif, bukan hanya konsumtif, ujar Johnny. Politisi Partai Nasdem tersebut mengatakan, sejatinya hal tersebut telah dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, melalui penambahan alokasi anggaran perlindungan sosial. Anggaran perlindungan sosial dalam periode 2014 2019 mengalami pertumbuhan 66,9% menjadi sebesar Rp 200,8 triliun dalam APBN 2019. Adapun subsidi produktif yang dimaksud, menurutnya, antara lain subsidi kesehatan melalui program jaminan kesehatan nasional (JKN), subsidi pendidikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta subsidi pertanian melalui subsidi benih dan pupuk. Secara garis besar, pasangan Jokowi Amin mendorong pengelolaan subsidi yang mengarah pada subsidi non energi untuk mendorong produktivitas. Juru Bicara TKN Jokowi - Amin Arif Budimanta menambahkan, pemerintah tetap akan mengadakan subsidi energi mengingat besarnya kebutuhan masyarakat pada sektor tersebut. Subsidi energi akan tetap ada, tetapi yang kami terus sesuaikan dan perbaiki adalah sistem dan pengelolaan agar subsidi tersebut lebih tepat sasaran, tutur Arif. Penetapan harga bahan bakar minyak (BBM) Premium, misalnya, akan diteruskan dengan skema tanpa pendekatan subsidi dari APBN. Selanjutnya, penugasan akan terus diberikan kepada BUMN Pertamina sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam mendistribusikan Premium dengan harga yang telah ditentukan. Kebijakan menugaskan Pertamina didasarkan pada salah satu fungsi BUMN sebagai agen pembangunan, termasuk dalam menjalankan fungsi stabilisator, lanjutnya. Adapun, pada sektor pertanian, Jokowi Amin akan meneruskan dan memperbaiki sistem penggunaan Kartu Tani dalam rangka memastikan pupuk bersubsidi benar-benar dapat sampai ke petani-petani khususnya petani kecil dan tidak diselewengkan.
Ekonom Universitas Indonesia Ari Kuncoro mengatakan, anggaran subsidi saat ini memang masih sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia, baik untuk menopang konsumsi, maupun menstimulasi produksi. Kendati begitu, pengelolaan subsidi yang tidak bijaksana, dan tidak tepat sasaran, justru bakal menjadi bumerang bagi pemerintah, lantaran membuat rakyat bergantung pada subsidi. Pendapatan per kapita sudah meningkat dibandingkan saat kebijakan subsidi diberlakukan di era Orde Baru, tapi masyarakat akhirnya keenakan," ujarnya. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News Editor: Noverius Laoli
