JAKARTA. Presiden Joko Widodo sampai saat ini belum mengambil keputusan mengenai siapa yang akan dia tunjuk menjadi menteri ESDM. Pramono Anung, Sekretaris Kabinet mengatakan, saat ini Jokowi masih mengkaji dan mempertimbangkan calon yang akan ditunjuknya. "Pada waktunya akan disampaikan," katanya usai Upacara HUT RI ke-71 di Istana Merdeka Rabu (17/8).

Jabatan menteri ESDM saat ini dipegang oleh pelaksana tugas Luhut B Pandjaitan yang saat ini menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman. Kondisi tersebut terjadi setelah beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memberhentikan dengan hormat Arcandra Tahar dari kursi menteri ESDM.

Archandra sebenarnya baru menjadi Menteri ESDM selama tiga minggu. Tapi di minggu ketiga jabatannya dia tertimpa isu tidak sedap. Dalam sebuah pesan berantai yang diterima wartawan, ia dituding berkewarganegaraan ganda; Indonesia dan Amerika. Dalam pesan yang menyebar lewat grup Whatsapp, Archandra juga disebutkan menjadi warga negara Amerika melalui proses naturalisasi pada Maret 2012 lalu. Dari situ akhirnya Jokowi memberhentikannya secara hormat sebagai Menteri ESDM.

Menanggapi hal tersebut Anggota Komisi VII DPR RI, Setya Yudha berharap agar pengganti Arcandra Tahar merupakan orang yang mengerti akan bidang energi. Kemudian yang paling penting menteri yang baru, nantinya dapat menjalankan rencana umum energi nasional (RUEN) yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR.

"Saya berharap Menteri ESDM yang baru konsisten pada program yang sudah dicanangkan oleh DPR dan Menteri ESDM yang sudah diterjemahkan menjadi rencana umum energi nasional," ujar Setya kepada KONTAN, Rabu (17/8).

Program dalam rancana umum energi nasional merupakan penerjemahan dari Undang-undang nomer 30/2007 tentang energi. Dalam rencana umum tersebut sudah ditentukan rencana baik pemanfaatan kemudian pengelolaan dan lainnya. "Kemudian bagaiaman membuat energi scurity, bagaimana membuat kemandirian energi," ungkapnya.

Meskipun demikian, Setya enggan menyebutkan nama-nama yang berpotensi dan pantas menduduki posisi strategia tersebut. Menurutnya, siapapun tidak berhak mengeluarkan nama-nama untuk mengisi jabatan menteri ESDM kecuali Presiden. Sebab kewenangan mengganti Menteri adalah hak preogratif Presiden. "Intinya siapapun orangnya dia harus jalankan rencana umum energi nasional," tandasnya.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Komisi VII Rofi Munawar pun meminta kepada Presiden Jokowi segera menunjuk Menteri ESDM yang definitif. Pasalnya pembahasan Rancangan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (RAPBN) 2017 ditargetkan selesai pada bulan Oktober 2016.

Rofi yang juga anggota Panitia kerja (Panja) Migas ini meyakinkan keberadaan Menteri ESDM diperlukan dalam penyusunan asumsi makro ekonomi dibidang energi. Apalagi berdasarkan nota keuangan, Pemerintah menyampaikan asumsi makro untuk RAPBN 2017 terkait dengan harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) sebesar US$ 45 per barel.

Adapun volume minyak dan gas bumi yang siap dijual selama tahun 2017 ditargetkan mencapai 1,93 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 780 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,15 juta barel setara minyak per hari.

Jika Presiden tidak segera menunjuk Menteri ESDM yang baru, selain akan menghambat pembahasan RAPBN 2017, juga akan berpotensi mengganggu berbagai target yang ditetapkan oleh Pemerintah selama ini. Seperti, program 35.000 MW, kenaikan lifting migas nasional, peningkatan elektrifikasi nasional, hingga proses renegoisasi kontrak karya di sektor mineral dan batubara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini