JAKARTA. Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan bahwa keputusan soal nama menteri merupakan hak perogratif presiden. Siapapun, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, tak berhak mengintervensinya. "Saya sudah sampaikan berulang-ulang, nama menteri itu hak perogratif presiden. Itu sudah tertuang dalam konstitusi," ujar Jokowi ketika ditanya wartawan di Kantor Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2014) malam. Namun, Jokowi diam saja saat Kompas.com bertanya, apakah sebagai presiden, Jokowi akan berkonsultasi dengan sejumlah pihak, termasuk Mega, atau tidak. Seleksi menteri sendiri, lanjut Jokowi, belum ada perkembangan berarti.
Jokowi: Megawati tak bisa intervensi nama menteri
JAKARTA. Presiden terpilih Joko Widodo menegaskan bahwa keputusan soal nama menteri merupakan hak perogratif presiden. Siapapun, termasuk Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, tak berhak mengintervensinya. "Saya sudah sampaikan berulang-ulang, nama menteri itu hak perogratif presiden. Itu sudah tertuang dalam konstitusi," ujar Jokowi ketika ditanya wartawan di Kantor Transisi, Jalan Situbondo 10, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2014) malam. Namun, Jokowi diam saja saat Kompas.com bertanya, apakah sebagai presiden, Jokowi akan berkonsultasi dengan sejumlah pihak, termasuk Mega, atau tidak. Seleksi menteri sendiri, lanjut Jokowi, belum ada perkembangan berarti.