KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pihak Istana Kepresidenan memastikan pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap dipilih secara langsung. Pemilihan langsung dinilai merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

"Presiden Jokowi mengatakan pilkada provinsi, kabupaten, dan kota tetap melalui mekanisme pemilihan langsung," ujar Staf Khusus Presiden Fadjroel Rachman, Selasa (12/11).

Baca Juga: Kepala Daerah Banyak Jadi Koruptor, Pemerintah Evaluasi Pilkada Langsung premium

Kendati begitu, evaluasi pelaksanaan pilkada tetap akan dilakukan pemerintah. Namun, evaluasi hanya pada tataran teknis penyelenggaraan. "Hal yang akan dievaluasi hanya teknis penyelenggaraan," terang Fadjroel.

Usulan evaluasi pilkada sebelumnya diungkapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pelaksanaan pilkada saat ini dinilai menjadi faktor tingginya biaya politik di Indonesia.

Rencana evaluasi pelaksanaan pilkada juga disambut oleh Komisi II DPR. Namun, perlu waktu panjang untuk melakukan kajian tersebut sehingga tidak dapat langsung diterapkan pada pilkada serentak 2020 mendatang.

Baca Juga: KPU ngotot larang eks koruptor maju di Pilkada 2020

"Kajian untuk pilkada memang harus dilakukan, tetapi untuk mebgubah sistem yang sekarang untuk tahun depan akan sulit karena terbentur waktu," jelas anggota Komisi II DPR Djarot Saiful Hidayat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat