JAKARTA. Setelah batal melantik Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tetap bersikukuh mencalonkan Komjen Badrodin Haiti sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) menggantikan Jenderal Polisi Sutarman. Bahkan, demi memuluskan niatnya, Jokowi melobi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam pertemuan yang digelar di Gedung DPR ini, Presiden Jokowi meyakinkan pimpinan DPR seputar pencalonan Badrodin Haiti sebagai kapolri. Menurutnya, keputusan itu telah mempertimbangkan aspek yuridis maupun sosiologis. "Alasan tidak dilantiknya Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri karena pencalonan itu menimbulkan perdebatan di masyarakat," ujar Jokowi, Senin (6/4).

Padahal, kata Jokowi, saat ini pemerintah membutuhkan  kapolri yang definitif. Terutama untuk menjalankan fungsi pengamanan bagi masyarakat. Maklum, selama ini, tugas kapolri masih dijalankan oleh pejabat pelaksana tugas (Plt) Kapolri yang kini dipegang oleh Badrodin Haiti.

Dalam pertemuan itu, Presiden Jokowi yang didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yassona Laoly, Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, dan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Sofyan Djalil. Meski tak terlalu berkaitan dengan tugasnya, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani tampak juga mendampingi Jokowi.

Jadi pertimbangan

Ketua DPR Setya Novanto mengatakan DPR belum menentukan waktu uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi Badrodin Haiti. "Penjelasan pemerintah ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam fit and proper test nanti," katanya.

Catatan saja, pada Januari 2015, Presiden Jokowi mengajukan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri ke DPR untuk menggantikan Sutarman. Tapi, setelah itu, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dugaan korupsi. Meski lolos fit and proper test di DPR, namun Jokowi tak melantik Budi Gunawan. Sebagai gantinya, Jokowi mengajukan nama Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru.

Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan  Hendri Yosodiningrat bilang pembatalan pencalonan Budi Gunawan tak bisa diterima. Menurutnya, presiden harus menjelaskan ke DPR tentang pembatalan tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto