KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung mengenai pelaksanaan sensus pertanian yang dilakukan setiap 10 tahun sekali. Menurut dia, pelaksanaan sensus dalam waktu tersebut terlalu lama.

Padahal data diperlukan dalam penentuan kebijakan pemerintah dalam sektor ini. Terlebih sektor ini menyumbang 11,8% terhadap total produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Adapun sensus ini meliputi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

"Sensus terakhir 10 tahun yang lalu, kelamaan, (data) sudah berjalan, berubah setiap tahun keputusannya masih pakai data 10 tahun yang lalu. Mestinya ini setiap 5 tahun," kata Jokowi dalam Kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/5).

Baca Juga: Sensus Pertanian Dimulai 1 Juni, BPS: Langkah Awal Satu data Bidang Pertanian

Jokowi mengatakan, biaya untuk melakukan sensus pertanian sekitar Rp 3 triliun. Namun, data yang dihasilkan dari sensus pertanian memiliki peranan penting ke depan dalam pengambilan keputusan.

"Biayanya juga enggak banyak berapa sih, mungkin Rp 3 triliun-an, tapi penting. Bagaimana saya bisa memutuskan sebuah kebijakan kalau datanya enggak akurat, dan paling ter-update terkini," kata Jokowi.

Sektor pertanian Jokowi mengingatkan rawan terdampak oleh perubahan iklim dan perang. Kerawanan pangan karena dua pemicu tersebut menyebabkan ancaman bagi 345 juta orang kekurangan pangan serta kelaparan.

Baca Juga: Ketahanan Pangan Berbasis Impor

"Sektor ini memegang peran yang sangat penting ke depan, peran yang sangat strategis ke depan. Dan ini juga menyediakan lapangan kerja 40 juta orang hidup di sektor ini. Ini sudah 29% dari total angkatan kerja," imbuhnya.

Oleh karena itu, Ia meminta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian menyukseskan sensus. Sensus pertanian 2023 akan dilaksanakan dari 1 Juni sampai 30 Juli atau selama dua bulan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati