JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung menggelar sidang kabinet paripurna yang diikuti seluruh menteri di Kabinet Kerja begitu pasca pelantikan Senin (27/10) kemarin.

Jokowi memberikan sejumlah arahan ke para menteri. Satu pesan pentingnya ialah para menteri bertugas melaksanakan visi misi dan program kerja presiden, bukan menjabarkan visi dan misi sendiri alias sektoral kementerian. "Ego sektoral harus dihentikan, kita harus memulai tradisi baru, lintas sektor, lintas kementerian," katanya. 

Menurutnya, koordinasi bukan hanya antar kementerian namun juga tetapi lintas kementerian koordinator.

Jokowi bilang visi misi Presiden harus segera diuraikan dalam berbagai implementasi kebijakan. Kabinet Kerja diminta juga untuk menemukan titik-titik kebuntuan dan segera melakukan totok nadi agar mengalir deras.   

Jokowi juga mewanti-wanti agar menterinya menata organisasi secara tepat, audit organisasi dan melakukan penyederhanaan organisasi agar lebih efektif dan efisien. 

Menteri Badan Usaha Milik Negara, Rini M. Soemarno mengatakan institusinya telah menyiapkan berbagai program terutama bidang kemaritiman yang menjadi visi misi Presiden Jokowi. "Fungsi BUMN di bidang pelabuhan akan kami tingkatkan, kerjasama antar PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang beroperasi saat ini akan diperbaiki," kata Rini.

Menteri Perdagangan, Rahmat Gobel mengatakan prioritas awal institusinya adalah mengamankan harga dan pasokan bahan pokok jelang akhir tahun terutama terkait  rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebelum akhir tahun ini.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono mengaku akan segera menjalankan perintah presiden terkait koordinasi dengan kementerian lain. Dia bilang institusinya ini akan segera berbicara dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang terkait keberadaan Direktorat Jenderal Penataan Ruang tak lagi berada di Kementerian PU-Pera.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto