JAKARTA. Presiden Joko Widodo meminta kepada State Counsellor Myanmar, Daw Aung San Suu Kyi untuk menghormati hak asasi manusia, khususnya Komunitas Muslim Rohingya dalam menjalankan keyakinan mereka. Permintaan tersebut dia sampaikan melalui Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri yang diutus Presiden untuk bertemu Suu Kyi 6 Desember 2016 lalu.

Selain permintaan tersebut, Jokowi melalui Retno juga menyampaikan sejumlah permintaan lain. Pertama, membuka akses kemanusiaan ke Rakhine State.

Kedua, menciptakan stabilitas perdamaian di Rakhine State. Sebagai gambaran, Etnis Muslim Rohingya yang berada di negara bagian Rakhine, Myanmar selama bertahun- tahun mengalami masalah kemanusiaan.

Mereka mendapatkan diskriminasi, dituduh membangkang dari pemerintah mereka sendiri. Bukan hanya itu, mereka juga diusir, dibantai dari negara mereka sendiri

Atas masalah tersebut, Jokowi mengatakan, pemerintah berusaha mengambil peran aktif dengan menjalankan diplomasi agar kemelut tersebut bisa diatasi segera.

"Diplomasi Indonesia telah melakukan tugasnya. Kepedulian kita sudah kita tunjukkan tanpa kegaduhan dan kepedulian kita telah kita lakukan tanpa menggunakan 'megaphone diplomacy'," kata Jokowi dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Bey Machmuddin, Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden Kamis (29/12).

Selain diplomasi, Jokowi mengatakan, untuk meringankan beban komunitas muslim di daerah tersebut, pemerintah hari ini mengirimkan bantuan kemanusiaan ke warga Rohingya. Bantuan berisi mie instan, makanan bayi, gandum, sereal dan sarung tersebut terkemas dalam 10 kontainer dan diberangkatkan Kamis ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie