KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi mandat yang tak mudah untuk para menteri perekonomian di periode terakhirnya ini, yaitu mengatasi defisit neraca transaksi berjalan atau current account deficit (CAD).

Tak tanggung-tanggung, Jokowi menargetkan masalah CAD bisa teratasi dalam kurun tiga sampai empat tahun ke depan. Artinya, paling tidak pada 2023, neraca transaksi berjalan mesti mulai mencatat surplus.

Baca Juga: Jokowi kembali katakan upaya menarik devisa dengan pengembangan destinasi wisata baru

Merespon mandat Presiden tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengaku telah menyiapkan sejumlah strategi  quick-wins. Salah satu program prioritas yang menjadi quick-wins tersebut ialah program mandatori penggunaan biodiesel di dalam negeri yang roadmap-nya diakui telah disusun sampai dengan B40, B50, B70, bahkan B100.

Saat ini, pemerintah telah menerapkan mandatori B30.  “Dengan program B30 itu nantinya penyerapan kelapa sawit atau CPO bisa mencapai 10 juta kiloliter dan penghematan (devisa) bisa mencapai US$ 8 miliar. Ini kenapa bisa menjadi quick-wins untuk mengurangi defisit neraca dagang dan CAD,” tutur Airlangga dalam Kompas 100 CEO Forum, Kamis (28/11).

Baca Juga: Jokowi minta layanan kenotariatan adaptif terhadap teknologi

Untuk mencapai penerapan mandatori B100, Airlangga mengatakan salah satu upaya yang tengah dilakukan yaitu menyiapkan konversi pada kilang minyak di Plaju, agar dapat mengolah minyak sawit mentah menjadi bahan bakar.

Pemerintah juga sedang mengerjakan peta jalan untuk green avtur yang berpotensi menghemat devisa hingga US$ 2 miliar per tahun. Untuk mengurangi ketergantungan pada impor migas, Airlangga menyebut, restrukurisasi bisnis Tuban Petrochemical menjadi salah satu prioritas untuk mengembangkan usaha petrokimia domestik.

Editor: Yudho Winarto