JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan kepada para menterinya untuk mengawasi lebih jeli area pengadaan barang dan jasa di setiap kantornya. Pasalnya, kegiatan itu sangat rawan korupsi.

Jokowi meminta pengawasan tersebut tidak hanya dilakukan pada pelaksanaan penggunaan anggaran. Namun, pengawasan harus sudah dilakukan jauh hari, saat perencanaan.

Perintah ini diberikan saat Rapat Terbatas tentang Revisi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Kantor Presiden Kamis (29/12). Jokowi ingin praktik penggelembungan nilai, suap, ijon dan proyek fiktif dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dihapuskan.

"Tidak boleh lagi, karena praktik kotor itu bukan hanya berpengaruh ke keuangan negara, tapi juga kualitas proyek yang tidak sesuai standar," kata Jokowi.

Selain pengawasan tersebut, Jokowi juga memerintahkan menterinya untuk mereformasi sistem pengadaan barang dan jasa. Dia ingin agar pengadaan barang dan jasa yang selama ini dilakukan manual diubah dengan sistem teknologi informasi.

Walau saat ini sudah memasuki era teknologi, pengadaan barang jasa dengan sistem elektronik atau e-procurement baru mencapai Rp 399 triliun. Jumlah barang dan jasa yang sudah masuk ke dalam katalog elektronik juga baru mencapai 81 produk. "Saya ingin itu ditingkatkan lagi," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto