KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat musim kemarau tahun ini akan lebih kering. Puncak musim kemarau akan berlangsung mulai Agustus sampai September 2019. Untuk itu, Presiden Joko Widodo meminta semua jajarannya mengantisipasi kondisi ini dan melakukan mitigasi kekeringan. 

"Saya minta para menteri, kepala lembaga, dan gubernur segera melakukan langkah antisipasi, mitigasi terhadap dampak kekeringan ini," ujar Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (15/7).

Baca Juga: Antisipasi musim puncak kekeringan, ini langkah yang dilakukan Kementerian PUPR

Jokowi mengatakan, perlu adanya peninjauan langsung ke lapangan harus dilakukan untuk melihat dampak kekeringan tersebut. Kemudian pemerintah juga perlu memastikan kecukupan suplai air bagi daerah yang mengalami kekeringan. Menurut Presiden, suplai air dibutuhkan baik air bersih mau pun air untuk pertanian.

Hal itu untuk mengantisipasi adanya risiko gagal panen karena dampak kekeringan. "Kalau perlu  kita lakukan modifikasi cuaca dan pembangunan sungai bor," terang Jokowi.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga diminta untuk memantau dan mengendalikan titik panas (hotspot). Hal itu diharapkan dapat mengantisipasi dan menghindari terjadinya kebakaran hutan dan gambut.

Baca Juga: Menjelang Musim Kemarau, Pemerintah Antisipasi Gangguan Pasokan Komoditas Pangan

Kekerangan terjadi di sejumlah provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).

Tingkat keadaan di sejumlah daerah pun berbada dalam hal intensitas hujan. Jokowi bilang ada daerah yang berstatus waspada dengan keadaan 21 hari tanpa hujan, status siaga dengan keadaan 31 hari tanpa hujan, dan status awas dengan keadaan tanpa hujan selama 61 hari.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli