KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk memasukkan visi-misi pemerintahan Prabowo-Gibran ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. 

"Saat ini pemerintah tengah menyusun RAPBN 2025. Ini menjadi sangat spesial karena ini RAPBN transisi dibuat pemerintahan Jokowi untuk pemerintahan presiden terpilih 2025. Arahan pak Jokowi jelas masukkan semua visi misi dalam APBN 2025. Ini yang kita kerjakan antara pemerintah dan DPR sekarang," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu.

Febrio bilang, pihaknya kini sedang melaksanakan perintah Presiden untuk memasukkan sejumlah visi misi pemerintahan mendatang.

Selain itu, pemerintah dan DPR saat ini sedang membahas RAPBN 2025 secara bersama dengan komunikasi yang terus dijaga dengan baik.  "Nah ini yang kita harapkan proses transisi bisa smooth," ucapnya.

Baca Juga: Ini Sederet Persoalan Ekonomi Era Jokowi yang Jadi Beban Bagi Pemerintahan Prabowo

Febrio mengungkapkan, APBN 2025 memang spesial, lantaran anggaran negara itu dibuat oleh pemerintahan Presiden Jokowi untuk dilaksanakan oleh pemerintahan Prabowo Subianto tahun depan.

"Kita susun ini di tengah keunikannya, kita ingin terus melakukan apa yang dinamakan keberlanjutan dengan tidak terdistrupsinya proses ekonomi di dalam proses APBN ini tentu akan baik bagi perekonomian kita baik 2024 maupun 2025," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan tim pemerintahan Prabowo-Gibran soal APBN 2025, salah satunya program anggaran makan bergizi gratis.

"Presiden terpilih telah menyampaikan bahwa pelaksanaan makanan bergizi gratis dilakukan secara bertahap untuk tahun 2025. Detail makan bergizi gratis ini akan disampaikan oleh tim Presiden terpilih,” ucap Si Mulyani dalam konferensi pers terkait Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, Senin (24/6).

“Angka Rp 71 triliun bukan merupakan kelompok on top di atas itu tetapi sudah di dalamnya nanti kita akan susun pada saat kita menyusun RUU APBN 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi pada 16 Agustus,” tambahnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat