BOGOR. Presiden Joko Widodo mengumpulkan sejumlah lembaga pembiayaan pemerintah (LPP) di Istana Bogor, Senin (16/2). Dalam kesempatan tersebut, Jokowi meminta sejumlah lembaga pembiayaan untuk membantu pembiayaan proyek infrastruktur pemerintah.

Beberapa lembaga pembiayaan yang hadir diantaranya adalah, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Taspen, Lembaga Pengelola Dana Pendirikan, PT Asabri, Badan Penyelenggara jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Pusat Pembangunan  Hutan, dan Dirjen Penyelenggaraan haji dan umrah.

Jokowi bilang, di beberapa negara tetangga seperti Malaysia dana kelolaan yang ada di semua lembaga itu 90%-nya dialokasikan untuk kebutuhan rakyat, bukan investasi seperti deposito, obligasi atau instrumen lainnya. "Saya tanya kepada Malaysia, jawabannya dana kelolaan disimpan di infrastruktur, jalan, pelabuhan, tidak akan rugi," ujar Jokowi.

Jika hanya disimpan di deposito memang akan menguntungkan, tetapi tidak dirasakan oleh rakyat. Tetapi, kalau di alihkan ke sektor riil dana-dana itu tidak hanya menguntungkan, tetapi juga produktif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Ruisa Khoiriyah