KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta percepatan dalam realisasi anggaran.

Tidak hanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetapi juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jokowi minta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memantau realisasi anggaran daerah. "Mendagri lihat APBD yang serapan anggarannya masih kecil juga berikan perhatian," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (17/11).

Jokowi menekankan pentingnya APBD dalam pertumbuhan ekonomi. Memasuki bulan November, realisasi anggaran perlu digenjot oleh seluruh pihak.

Mirae Asset Bagi-bagi Cashback Reksa Dana dari Trading Booster Saham

Baca Juga: Anggaran DKI Jakarta Tahun Depan Rp 84,89 Triliun

Berdasarkan data yang ada, Jokowi masih melihat sejumlah program yang masih jauh dari target Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA). Antara lain pada perlindungan sosial, program padat karya, dan bantuan usaha yang belum mencapai 80%.

"Saya liat realisasi dana perlindungan sosial baru mencapai 77% dari DIPA.Kemudian program padat karya baru mencapai 67%. Dukungan untuk UMKM dan korporasi baru 60%," ungkap Jokowi.

Bekas Gubernur DKI Jakarta itu juga menegaskan pentingnya APBN pada tahun 2022 mendatang. Oleh karena itu perlu penanaman dan efisiensi belanja.

Jokowi meminta agar belanja yang tidak perlu segera dihilangkan dan diganti dengan belanja produktif. Ia juga meminta agar pemanfaatan APBN dapat dilakukan dengan cepat di awal tahun 2022. "Awal 2022 anggaran sudah bisa dieksekusi artinya di bulan ini kita siapkan administrasi agar awal tahun sudah bisa dieksekusi," jelas Jokowi.

Selanjutnya: Kemendagri Pastikan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masuk APBD 2022

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News