JAKARTA. Presiden  Joko Widodo (Jokowi) ingin agar pengelolaan anggaran lebih efisien. Maka dari itu, Jokowi memberi pekerjaan rumah kepada Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk melakukan evaluasi terhadap alokasi anggaran.

Menurut Bambang, Jokowi melihat adanya pengelolaan anggaran yang tidak efisien. Misalnya, dana bantuan sosial (bansos). Dana bansos tersebar banyak di berbagai kementerian meskipun jumlahnya tidak terlalu besar.

Dengan tersebar seperti ini efektivitasnya kurang memadai. "Padahal kalau  itu jadi satu, kita bisa buat sistem proteksi sosial yang bagus, yang langsung tepat sasaran," ujar Bambang di Jakarta, Senin (27/10).

Apakah memang harus anggaran bansos berada di setiap kementerian atau lebih baik diintergrasikan pada satu kementerian. Selain dana bansos, yang juga akan dilihat adalah biaya promosi pariwisata.

Selama ini biaya promosi pariwisata relatif rendah. Padahal, biaya promosi pariwisata menyebar di berbagai kementerian. 

Ketika ditanyakan apakah nantinya anggaran akan disatukan ke satu kementerian yang relevan, Bambang belum bisa menjawab. "Sampai ke satu kementerian ekstrem mungkin juga tidak. Tapi intinya jangan menyebar seperti sekarang dan tidak terarah koordinasi dan planningnya," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto