JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini memimpin rapat kabinet terbatas (Ratas) tentang Daftar Negatif Investasi (DNI). Dalam rapat tersebut, Jokowi meminta para menterinya segera menyelesaikan pembahasan DNI dalam waktu dua minggu.

Sampai saat ini revisi atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Investasi yang tertutup dan terbuka sebagian untuk asing itu belum juga rampung. Padahal, pembahasannya sudah berulang kali dilakukan di Menko Perekonomian.

Nah, usai rapat Menko perekonomian Darmin Nasution bilang, yang akan direvisi dari Perpres 39/2014 adalah mengenai daftar bidang usaha yang terbuka untuk asing dengan syarat. Rencananya pemerintah akan memperbesar keterlibatan asing dalam bidang usaha tersebut.

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Ada sejumlah bidang usaha yang sudah dibahas, dan separuhnya ditargetkan selesai dalam dua pekan. Sisanya, akan diselesaikan dalam dua pekan.

Meski akan dibahas melalui dua termin, semua aturan itu akan tertuang dalam satu aturan yang sama, ayitu Revisi atas Perpres 39/2014. "Ada sekitar 754 komoditi yang diatur, jadi tidak bisa selesai sekaligus," kata Darmin, Selasa (12/1) di Istana Negara, Jakarta.

Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menambahkan, beberapa bidang usaha yang sedang dalam pembahasan diantaranya terkait industri farmasi, obat dan bahan baku obat, rumah sakit.

Meski sudah dibahas, bidang usaha tersebut amsih perlu pembahasan cukup dalam. Namun, ada beebrapa bidang usaha yang tinggal memerlukan pembahasan selangkah lagi, seperti industri kreatif, dan e-commerce.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News