JAKARTA. Presiden Joko Widodo menyadari, langkah pemerintah pusat belum cukup untuk dapat menggenjot pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Tanah Air. Perlu peranan pemerintah daerah sebagai ujung tombak dalam menarik minat masuknya investasi.

Kebijakan yang diterapkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemda juga harus disinergikan sehingga pencapaiannya bisa optimal. Oleh karena itu, Presiden Jokowi meminta seluruh pemda harus dapat menindaklanjuti paket-paket kebijakan yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat.

Jokowi mengatakan, secara garis besar terdapat dua poin yang difokuskan pemerintah untuk pengembangan ekonomi. Yakni, deregulasi atawa perombakan regulasi secara total dan fokus pada penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, jembatan, dan pembangkit listrik.

Menurut dia, kedua langkah ini harus direspon daerah agar perekonomian dapat bergerak lebih cepat.

"Kunci untuk memenangi persaingan itu kerja sama pusat dan daerah. Percuma daerah melakukan perombakan besar tapi pusat tak merespon dan percuma pusat pontang-panting melakukan deregulasi tapi daerah juga tak merespon," kata dia dalam penutupan Apkasi International Trade and Investment Summit (AITIS) 2016, akhir pekan lalu, Sabtu (7/5).

Nah, ada beberapa dukungan dari daerah yang diharapkan Jokowi. Pertama, mencabut peraturan daerah (Perda) yang menghambat investasi. Pemerintah mengidentifikasi ada 3.000 perda yang merepotkan masuknya investor karena mengatur retribusi tambahan serta perizinan yang berbelit-belit. Jokowi meminta sejumlah perda tersebut sudah bisa dicabut minimal Juli mendatang.

Kedua, pemda juga harus menggiatkan promosi ke investor baik domestik maupun luar negeri. "Misalnya pelabuhan sedang dibangun pusat, maka daerah harus pandai memasarkan, sampaikan ke investor bahwa fasilitas pelabuhan dalam proses pembangunan serta juga sudah disiapkan wilayah khusus untuk industri," ujar dia.

Ketiga, daerah juga diminta menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi untuk industri di wilayahnya. Sehingga, hal ini akan menciptakan lapangan pekerjaan serta bisa meredam masuknya pekerja asing.

Jokowi menambahkan, sejatinya pemda bisa mengalokasikan anggaran ABPD untuk melatih SDM sesuai dengan kebutuhan industri yang akan dikembangkan. "Silahkan anak-anak di sekitar lokasi investasi disekolahkan, butuh 200 ya sekolahkan 200 orang, butuh 300 ya sekolahkan 300 orang," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie