KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo meminta agar pemerintah daerah segera membelanjakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jokowi menyebut bahwa belanja APBD masih belum besar. Angka tersebut pun mayoritas masih digunakan untuk keperluan belanja pegawai.

"Saya mengajak kepada seluruh provinsi, kabupaten, dan kota segerakan yang namanya belanja pemda, belanja APBD, segerakan," ujar Jokowi saat memberikan arahan kepada kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Rabu (28/4).

Kepala Negara Republik Indonesia itu bilang belanja pegawai masih belum maksimal sekitar 63%. Sementara itu belanja modal yang disebut penting baru sebesar 5%.

Bekas Gubernur DKI Jakarta itu menyebut transfer ke daerah tersebut tidak langsung dibelanjakan. Anggaran yang telah ditransfer tersebut masih mengendap pada saldo bank.

Baca Juga: Jadi Andalan Penggerak Ekonomi Kala Pandemi, Rasio Utang Pemerintah Terus Membengkak

"Jadi transfer dari pusat ke daerah itu tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank. Ini yang menyebabkan ini mengerem laju pertumbuhan ekonomi ya di sini," terang Jokowi.

Padahal belanja daerah menjadi faktor penting dalam mengerek ekonomi nasional. Jokowi bilang hingga Maret 2021 terdapat anggaran sebesar Rp 182 triliun yang masih mengendap di bank daerah.

Angka tersebut disampaikan Jokowi justru meningkat dari sebelumnya. Sehingga menunjukkan bahwa anggaran yang diberikan tidak segera dibelanjakan.

"Hati-hati, Rp 182 triliun ini uang yang sangat guede sekali. Ini kalau segera dibelanjakan, uang akan berputar di masyarakat akan pengaruhi pertumbuhan ekonomi yang tidak kecil," ungkap Jokowi.

Baca Juga: Segera dicairkan, ini faktar tentang THR PNS 2021

Program perlindungan sosial menjadi penting untuk segera disalurkan. Termasuk Bantuan langsung tunai (BLT) dana desa yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Presiden ketujuh Republik Indonesia itu mencatat penyaluran BLT Dana Desa masih sebesar 32% atau Rp 1,5 triliun. Angka tersebut diminta untuk terus dimaksimalkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Baca Juga: Pemda harus segera antisipasi libur lebaran agar perkembangan zonasi risiko membaik

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati