KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo meminta pola baru dalam pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Langkah ini dilakukan untuk menyelesaikan masalah penumpukan stok beras yang tidak tersalurkan. Sehingga nantinya tidak menyulitkan Perum Bulog selaku pengelola CBP.

"Saya minta manajemennya segera diselesaikan dan dibereskan dan dibuat pola-pola baru sehingga tidak menjadi beban bagi Bulog," ujar Jokowi saat membuka rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Rabu (4/12).

Baca Juga: Bulog akan lepas 20.000 ton beras turun mutu dengan mekanisme lelang

Asal tahu saja Bulog terancam mengalami kerugian besar. Sebanyak 20.000 ton beras Bulog terancam disposal alias dimusnahkan lantaran mengalami penurunan mutu.

Selain itu Jokowi juga meminta konsolidasi data terkait dengan perberasan. Data tersebut dapat menjadi pegangan dalam mengambil kebijakan.

"Sehingga kita memiliki pegangan data yang kuat dalam setiap mengambil keputusan dan langkah-langkah koreksi perbaikan yang akan dilakukan," terang Jokowi.

Manajemen logistik juga diperlukan dalam pengelolaan perberasan. Produksi beras yang tidak merata di seluruh wilayah memerlukan efisiensi dan manajemen logistik.

Baca Juga: Beras Rusak 20.000 Ton, Bulog Terancam Rugi Rp 160 Miliar

Sebagian daerah bisa mengalami surplus beras pada suatu waktu. Namun, daerah yang lain bisa mengalami defisit pada waktu yang sama.

"Aspek ketersediaan merupakan hal yang penting, sehingga keterjangkauan terhadap pasokan juga menjadi penting," jelas Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi