JAKARTA. Presiden Joko Widodo meminta para menteri memberikan pemaparan terkait potensi peningkatan perekonomian daerah terhadap pengembangan lapangan minyak dan gas bumi (migas) Blok Masela baik dikembangkan lewat skema onshore maupun offshore.

Menurut Presiden, pengembangan Blok Masela harus sesuai dengan amanat UUD 1945 yakni bisa menciptakan nilai tambah sebagai bentuk pemanfaatan sumber daya alam. Khususnya untuk peningkatan perekonomian daerah di wilayah timur Indonesia.

"Kerena itu, kami persilahkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) atau menteri lain, bagaimana efek multiplier untuk pembangunan daerah," kata Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, Senin (1/2).

Sampai kini, status pengembangan Blok Masela sempat terkendala lantaran terdapat pro-kontra mengenai pengembangan migas secara onshore atau offshore.

Metode onshore konsep pengembangannya dengan menggunakan pipa yang dialirkan ke dataran, sedangkan metode offshore akan membangunan fasilitas floating LNG sehingga tetap berada di laut lepas.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga mengundang Gubernur Maluku Said Assagaff untuk memberikan masukan terkait pemanfaatan sumber daya migas dari Blok Masela di wilayahnya. "Kami juga akan dengarkan dulu Pemda Maluku," kata Jokowi.

Sebelumnya, Sudirman Said, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, siap memberikan laporan terkaiyt hasil evaluasi potensi pengembangan daerah rencana pelibatan perusahaan pelat merah dalam pengembangan proyek Blok Masela. "Evaluasi lagi soal pengembangan daerah dan pelibatan BUMN, itu yang akan kami laporkan," ujar dia.

Selain Menteri ESDM, pejabat yang turut hadir antara lain Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Keuangan Bambang S Brojonegoro, dan Menteri Perindustrian Saleh Husin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia