JAKARTA. Presiden Joko Widodo menyatakan, sampai saat ini gambaran mengenai skema investasi infrastruktur untuk sektor swasta masih belum jelas dan memuaskan. Sampai saat ini, swasta hanya diberi tahu mengenai lokasi pembangunan infrastruktur yang akan dijalankan pemerintah.

Swasta, kata Jokowi, tidak pernah diberikan gambaran dari awal mengenai keuntungan yang akan mereka dapat bila berinvestasi di sektor infrastruktur.

Atas permasalahan itu, Jokowi dalam pembukaan Rapat Terbatas tentang Pembiayaan Investasi Non APBN di Kantor Presiden Rabu (26/10) memerintahkan menterinya untuk membuat terobosan agar tawaran investasi infrastruktur untuk swasta bisa lebih menarik dan memancing minat investasi mereka.

Perintah ini, dia berikan karena kemampuan APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur masih minim. Berdasarkan perhitungan Jokowi, selama lima tahun ini kemampuan APBN untuk membiayai pembangunan infrastruktur hanya Rp 1500 triliun atau Rp 300 triliun per tahun.

Padahal, kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur selama lima tahun mencapai Rp 4.900 triliun. "Swasta diperlukan untuk bangun infrastruktur, berapa pun lonjakan APBN kita, seperti yang kita lihat dalam dua tahun, tidak mungkin mengejar pembiayaan infrastruktur, maka itu, segera buat terobosan," katanya.

Jokowi juga mendorong, agar kementerian menyiapkan fasilitas, seperti; kemudahan perizinan bagi swasta supaya mereka bisa tertarik investasi di sektor infrastruktur. Dia juga memerintahkan semua kementerian untuk bersinergi dalam mendorong upaya tersebut. "Jangan bekerja hanya seperti biasa, koordinasi, konsolidasi antar kementerian lembaga, itu menjadi faktor kunci," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Sanny Cicilia