JAKARTA. Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin mempercepat pembangunan industri perikanan. Untuk itu, dia mengeluarkan instruksi kepada para menteri.

Dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang diteken 22 Agustus 2016, Jokowi meminta para menteri untuk segera melaksanakan perintahnya.

Misalnya, untuk Susi Pudjiastuti, Menteri Kelautan dan Perikanan, Jokowi memberikan dua perintah. Pertama, segera mengevaluasi peraturan penghambat pengembangan perikanan tangkap, budidaya, pengolahan, pemasaran dalam negeri, ekspor hasil perikanan dan tambak garam nasional.

Kedua, segera menyusun peta jalan pengembangan industri perikanan nasional, menetapkan lokasi beserta masterplan pengembangan kawasan industri perikanan nasional sebagai proyek strategis nasional.

Kemudian, perintah kepada Budi Karya S, Menteri Perhubungan. Jokowi meminta Budi Karya mengevaluasi peraturan penghambat pengembangan industri perikanan nasional, menyediakan sarana pendukung dan meningkatkan transportasi bahan baku industri perikanan, baik di darat maupun laut.

Perintah juga diberikan kepada Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian. Airlangga diminta mengevaluasi peraturan penghambat pengembangan industri perikanan nasional. Airlangga juga dia perintahkan mempercepat pembangunan industri non produk pangan berbahan baku ikan dan rumput laut dan mempercepat pembangunan industri bahan penolong untuk industri perikanan nasional.

Sementara itu, untuk Enggartiasto Lukita, Menteri Perdagangan, Jokowi memerintahkan agar meningkatkan dan memperluas pasar produk perikanan di luar negeri, memberikan fasilitas dan kemudahan akses bagi pengekspor produk perikanan nasional dan pengimpor alat dan mesin perikanan. Menteri Perdagangan juga dia perintahkan untuk menyempurnakan regulasi ekspor dan impor perikanan.

Yugi Prayanto, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kelautan dan Perikanan berharap, menteri bisa cepat merespons perintah tersebut. Untuk KKP misalnya, dia minta untuk segera mereview aturan yang selama ini menghambat pengembangan industri perikanan. Salah satunya, aturan soal bongkar muatan di tengah laut atau transhipment.

"Buka kembali itu dengan pengawalan ketat, kan kemarin sudah ditata," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini