KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo meminta kepada menteri-menterinya agar prosedur penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa dan bantuan sosial tunai segera disederhanakan. Hal ini dilakukan agar masyarakat segera mendapatkan bantuan sosial ini.

"Tadi pagi sudah saya perintahkan kepada Menko PMK, kepada Menteri Sosial dan juga kepada Menteri Desa untuk mempercepat proses penyaluran BLT desa maupun bansos tunai dengan cara menyederhanakan prosedurnya, memotong prosedurnya, sehingga masyarakat segera menerima bantuan sosial ini, baik itu BLT Desa maupun Bansos tunai," ujar Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Sabtu (16/5).

Baca Juga: Soal bansos, Jokowi minta masyarakat tanya ke RT, RW, dan kepala desa

Menurut Jokowi, masih banyak masyarakat yang mempermasalahkan BLT Desa dan bansos tunai ini mengingat masih banyak yang belum menerima bantuan tersebut.

Dia mengatakan, BLT desa yang disalurkan ke masyarakat baru 15% sementara bansos tunai yang tersalurkan baru sekitar 25%. Artinya, masih ada 85% yang belum menerima BLT desa serta 75% yang belum menerima bansos tunai.

Adapun, BLT desa dan bansos tunai ini memiliki nilai masing-masing sebesar Rp 600.000 per bulan yang diberikan selama tiga bulan berturut-turut.

Tak hanya BLT desa dan bansos tunai, bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat di masa pandemi Covid-19 ini juga berupa pembebasan pembayaran tagihan listrik untuk pelanggan 450 volt ampere (VA), diskon listrik 50% kepada pelanggan 900 VA, bantuan kartu sembako untuk 20 juta penerima, Program Keluarga Harapan (PKH) yang diberikan kepada 10 juta penerima.

Baca Juga: Jokowi targetkan penyaluran bansos capai Rp 1,2 juta sebelum lebaran

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Herlina Kartika Dewi