JAKARTA. Banyaknya program investasi yang jalan di tempat dan tidak diikuti oleh realisasi pembangunannya, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk terus mengawasinya. Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam acara Indonesia EBTKE Conference and Exhibition (Indonesia EBTKE Conex) 2015 dan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2015. Menurut Jokowi, jika izin sudah diberikan kepada investor, maka seharusnyalah proses investasi selanjutnya terus dipantau. "Dilaksanakan tidak (izin) yang sudah diberikan tadi. Jangan sampai diberi izin namun tidak ada proses tindak lanjutnya," ujarnya, Rabu (19/8). Presiden pun secara khusus menyebut Direktur Utama PLN, Sofyan Basir untuk mengikuti realisasi dari PPA (Power Purchasing Agreement) yang sudah ditandatangani. "Diikuti prosesnya sampai nanti financial closing, pembebasan lahan, ada masalah atau tidak. Kalau ada masalah harap dibantu. Kalau PLN tidak sanggup, sampaikan ke Menteri, jika Menteri tidak sanggup, sampaikan ke saya," ujarnya. Jokowi pun mencontohkan masalah yang sering dialami ketika membangun pembangkit listrik adalah masalah pembebasan lahan. Jika PLN dan Kementerian ESDM kesulitan dalam melakukan pembebasan lahan terutama pembebasan lahan yang cukup besar, maka masalah tersebut bisa diteruskan kepada Presiden untuk dicarikan solusinya. "Kadang-kadang untuk investasi diperlukan seperti itu, karena ini kan masalah pelayanan kepada investor. Investor luar negeri dan investor domestik yang sudah berani berinvestasi uangnya di Indonesia," kata Jokowi.
Jokowi minta realisasi investasi terus di awasi
JAKARTA. Banyaknya program investasi yang jalan di tempat dan tidak diikuti oleh realisasi pembangunannya, membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk terus mengawasinya. Hal tersebut diungkapkan Jokowi dalam acara Indonesia EBTKE Conference and Exhibition (Indonesia EBTKE Conex) 2015 dan Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition (IIGCE) 2015. Menurut Jokowi, jika izin sudah diberikan kepada investor, maka seharusnyalah proses investasi selanjutnya terus dipantau. "Dilaksanakan tidak (izin) yang sudah diberikan tadi. Jangan sampai diberi izin namun tidak ada proses tindak lanjutnya," ujarnya, Rabu (19/8). Presiden pun secara khusus menyebut Direktur Utama PLN, Sofyan Basir untuk mengikuti realisasi dari PPA (Power Purchasing Agreement) yang sudah ditandatangani. "Diikuti prosesnya sampai nanti financial closing, pembebasan lahan, ada masalah atau tidak. Kalau ada masalah harap dibantu. Kalau PLN tidak sanggup, sampaikan ke Menteri, jika Menteri tidak sanggup, sampaikan ke saya," ujarnya. Jokowi pun mencontohkan masalah yang sering dialami ketika membangun pembangkit listrik adalah masalah pembebasan lahan. Jika PLN dan Kementerian ESDM kesulitan dalam melakukan pembebasan lahan terutama pembebasan lahan yang cukup besar, maka masalah tersebut bisa diteruskan kepada Presiden untuk dicarikan solusinya. "Kadang-kadang untuk investasi diperlukan seperti itu, karena ini kan masalah pelayanan kepada investor. Investor luar negeri dan investor domestik yang sudah berani berinvestasi uangnya di Indonesia," kata Jokowi.
