KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) membuka rapat terbatas (ratas) terkait Pengelolaan Transportasi wilayah Jabodetabek di Kantor Presiden, Selasa (8/2). Ratas akan membahas terkait pengelolaan transportasi di wilayah Jabodetabek yang masih belum padu dan saling terintegrasi.

Dalam pengantar ratas, Presiden Jokowi menyampaikan, pemerintah ingin meningkatkan pengelolaan transportasi, baik intramoda maupun antarmoda agar lebih efektif mengurai kemacetan dan mengurangi penggunaan mobil pribadi secara besar-besaran. Sebab, menurut hitungan Bappenas, nilai kerugian akibat kemacetan Jabodetabek  mencapai Rp 65 triliun setiap tahunnya.

“Tidak mungkin hal seperti ini kita teruskan, harus berani memulai dan merancang agar Rp 65 triliun itu bisa jadi barang, bukan jadi asap yang memenuhi kota,” tandas Jokowi.

Presiden meyakini, pembangunan transportasi seperti The Mass Rapid Transit (MRT), Light rail, light rail transit (LRT), Kereta Api Bandara hingga Kereta Komuter dan Transjakarta, dapat menjadi solusi kemacetan Jabodetabek ke depan. Namun, diperlukan integrasi yang kuat agar saat semua moda tersebut siap, masyarakat dapat memanfaatkan secara maksimal dan penggunaan mobil pribadi bisa berkurang signifikan.

“Sekarang ini, urusan jalan saja ada yg dimiliki oleh Kementerian PUPR, Pemprov DKI, Jawa Barat, Banten, semua itu kadang pengelolaannya tidak padu dan saling terintegrasi. Yang terkait dengan pemeliharaan juga sering banyak yang saling menunggu,” lanjut Jokowi.

Selain itu, Jokowi juga akan membahas terkait perkembangan proyek Transit Oriented Development (TOD) yang dianggap terulur lama lantaran permasalahan integrasi pengelolaan pula.

“Intinya kita ingin ada penyederhanaan dalam manajemen yang ada sehingga ini gampang dimulai dan dikerjakan, tidak saling lempar antara satu institusi dan institusi lainnya,” tutup Jokowi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli