JAKARTA. Gubernur DKI Jakarta yang juga Presiden terpilih Joko Widodo melihat pentingnya perbaikan sistem untuk menangkal makin merajalelanya korupsi. Jokowi mengatakan hal itu terkait kasus korupsi yang menjerat bawahannya, mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono dan mantan Dirut Bank DKI Winny Erwinda. 

Dia mengakui selama dirinya menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, perombakan sistem belum berjalan maksimal. "Kita lakukan perombakan besar-besaran dan  perlu waktu, tidak mungkin 2-3 hari selesai," katanya, Jumat (19/9).

Dia mengaku masih berusaha merombak sistem dan organisasi di lingkungan Pemprov DKI jakarta. Salah satu sistem yang belum selesai hingga sekarang adalah E-budgeting. "Belum rampung, belum jadi, belum dapat diterapkan," ungkapnya.

Belum rampungnya sistem itu disebabkan karena sistem baru memerlukan persiapan sumber daya manusia dan mengikuti peraturan dan regulasi yang ada. Ia tidak ingin memiliki sistem baru yang menabrak regulasi. "Itu yang tidak mudah," katanya. 

Jokowi optimis tahun depan sistem yang baru sudah siap dan dapat langsung diimplementasikan. Jika perombakan sistem telah berhasil di Pemprov DKI, Jokowi berencana untuk menjalankannya di pemerintahan baru nanti. "IMB online rampung, one stop service office rampung, e-budgeting rampung, cash management system rampung, setelah rampung semua baru di-copy ke tingkat nasional secepatnya," katanya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Uji Agung Santosa